Mahasiswa Tolak Penundaan Pemilu, Golkar Jabar: Sudah Dijawab Pak Jokowi

BANDUNG - Ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Barat (Jabar) menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Partai Golkar Jabar menilai tuntutan tersebut sudah dijawab Presiden Jokowi.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara menyatakan, soal wacana penundaan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa pemilu digelar serentak pada 14 Februari 2024 dan dilanjutkan pilkada November 2024. "Itu sudah dijawab oleh Pak Jokowi, sudah clear artinya," kata Iswara di Bandung, Senin (11/4/2022).



Aksi unjuk rasa mahasiswa di Provinsi Jabar sendiri, dipusatkan di kawasan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (11/4/2022). Aksi ini untuk merespon kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Tanah Air.

Iswara mengatakan, aksi demonstrasi sah-sah saja dilakukan karena telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat.

"Silakan saja. Asalkan dalam koridor aturan hukum yang berlaku, yakni menyampaikan pemberitahuan, kemudian disampaikan harapannya secara lisan maupun tertulis, tidak mengganggu ketertiban umum, dan tidak merusak fasilitas umum," tutur Iswara.

Iswara juga menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM jenis pertamax itu diperuntukan bagi masyarakat menengah ke atas karena pertamax adalah BBM non-subsidi. Bahkan, kata Iswara, hasil dari kenaikan harga itu akan dikonversikan untuk menyubsidi masyarakat kecil.

"Jadi pertamax ini adalah BBM non-subsidi yang dinaikan dan akan ada penambahan dana ke negara nantinya. Sehingga, akan dikonversikan untuk kepentingan masyarakat kecil," jelasnya. Baca juga: Demo Mahasiswa di 4 Daerah Kaltim, Polisi Kerahkan 2.000 Personel Kawal Aksi

Terkait kenaikan harga LPG 3 kg, BBM jenis pertalite hingga bio solar, Iswara mengklaim bahwa tuntutan yang disampaikan mahasiswa itu faktanya belum terjadi di lapangan.

"Intinya jika teman-teman mahasiswa ingin menyampaikan aspirasinya, silakan saja karena diatur undang-undang. Namun, tentunya ada rambu-rambu sesuai dengan regulasi yang ada, begitu juga jelas poin yang dituntutnya," tegas Iswara.

Lebih lanjut Iswara menyatakan, DPD Partai Golkar sangat terbuka untuk seluruh elemen masyarakat, baik itu mahasiswa, ormas, dan lainnya jika menghendaki dialog dan diskusi tentang kepentingan bangsa dan negara.

Dia menegaskan, DPD Partai Golkar Jabar membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun untuk berdialog demi kepentingan masyarakat.

"Kami terbuka jika ada mahasiswa atau dari ormas berdiskusi. Kami sangat terbuka sejauh untuk kepentingan masyarakat arena kepentingan masyarakat di atas segalanya," tandasnya.