Pemprov Sulsel Upayakan Pencairan TPP ASN Sebelum Ramadhan
Selasa, 29 Maret 2022 - 12:52 WIB
loading...
TPP ASN Pemprov Sulsel diupayakan cair sebelum Ramadhan. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
MAKASSAR - Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) bagi ASN di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal segera cair.
Hal itu disampaikan oleh Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi. Menurutnya, pembayaran TPP ASN ini juga menjadi perhatian Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Baca juga: Pemprov Beri Rp37 M Bantuan Keuangan untuk Bandara Arung Palakka
"Kami berharap pencairan TPP ini dapat tuntas di semua OPD dalam minggu ini, dan ini juga sesuai arahan Bapak Gubernur agar pembayaran TPP sudah dapat dilakukan secepatnya sebelum memasuki bulan Ramadhan," ungkap Imran, Selasa (29/3/2022).
Keterlambatan pembayaran TPP ASN , kata dia, dikarenakan sejumlah faktor. Pertama, adanya perubahan regulasi dari aturan Pemerintah Pusat.
"Adanya perubahan regulasi berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 tahun 2020 yang mengatur tentang kriteria TPP. Selain itu, adanya keterlambatan rekomendasi terkait besaran TPP dari Kemendagri dan ini berlaku secara nasional," jelasnya.
Ia menambahkan, penyesuaian dengan SKP format baru sesuai Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja.
Hal itu disampaikan oleh Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi. Menurutnya, pembayaran TPP ASN ini juga menjadi perhatian Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Baca juga: Pemprov Beri Rp37 M Bantuan Keuangan untuk Bandara Arung Palakka
"Kami berharap pencairan TPP ini dapat tuntas di semua OPD dalam minggu ini, dan ini juga sesuai arahan Bapak Gubernur agar pembayaran TPP sudah dapat dilakukan secepatnya sebelum memasuki bulan Ramadhan," ungkap Imran, Selasa (29/3/2022).
Keterlambatan pembayaran TPP ASN , kata dia, dikarenakan sejumlah faktor. Pertama, adanya perubahan regulasi dari aturan Pemerintah Pusat.
"Adanya perubahan regulasi berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 tahun 2020 yang mengatur tentang kriteria TPP. Selain itu, adanya keterlambatan rekomendasi terkait besaran TPP dari Kemendagri dan ini berlaku secara nasional," jelasnya.
Ia menambahkan, penyesuaian dengan SKP format baru sesuai Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja.
Lihat Juga :
