Proyek Kereta Api di Sulsel Ditarget Beroperasi Tahun Depan
loading...
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Kajati Sulsel Firdaus Dewilmar dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR saat melakukan rapat koordinasi terkait percepatan proyek kereta api Sulsel. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Proyek kereta api Trans Sulawesi, khususnya jalur Makassar-Parepare ditarget bisa beroperasi pada bulan Juni 2021 mendatang.
Target tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah , usai melakukan rapat koordinasi bersama Sekertaris Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN, Kejati Sulsel dan Sekprov Sulsel, di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin, (15/06/2020).
Target tersebut kata Nurdin Abdullah bisa tercapai apabila seluruh struktur pemerintahan bekerja dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, untuk mempermudah pembebasan lahan.
"Saya kira target Juni 2021 ini, bukan target yang muluk-muluk selama struktur pemerintahan di Kabupaten Pangkep maupun Maros bekerja secara sistematis," katanya.
"Seluruh tokoh-tokoh harus dilibatkan. Kalau tidak salah tadi, hampir boleh dikata pembebasan lahan kita hampir menemukan titik terang," lanjut Nurdin Abdullah .
Ia berharap, pertemuan ini akan memberi solusi dalam rangka percepatan pembebasan lahan untuk jalur kereta api tersebut.
"Saya yakin dan percaya, kalau struktur pemerintahan bekerja secara sistematis didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada, ini bisa dipercepat," ujarnya.
Dari sisi pengawasan secara hukum, tentunya Pemprov Sulsel , Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN dan pihak terkait, tidak pernah khawatir karena Kejati Sulsel terus mengawal proyek tersebut.
Target tersebut disampaikan oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah , usai melakukan rapat koordinasi bersama Sekertaris Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN, Kejati Sulsel dan Sekprov Sulsel, di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin, (15/06/2020).
Target tersebut kata Nurdin Abdullah bisa tercapai apabila seluruh struktur pemerintahan bekerja dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, untuk mempermudah pembebasan lahan.
"Saya kira target Juni 2021 ini, bukan target yang muluk-muluk selama struktur pemerintahan di Kabupaten Pangkep maupun Maros bekerja secara sistematis," katanya.
"Seluruh tokoh-tokoh harus dilibatkan. Kalau tidak salah tadi, hampir boleh dikata pembebasan lahan kita hampir menemukan titik terang," lanjut Nurdin Abdullah .
Ia berharap, pertemuan ini akan memberi solusi dalam rangka percepatan pembebasan lahan untuk jalur kereta api tersebut.
"Saya yakin dan percaya, kalau struktur pemerintahan bekerja secara sistematis didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada, ini bisa dipercepat," ujarnya.
Dari sisi pengawasan secara hukum, tentunya Pemprov Sulsel , Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN dan pihak terkait, tidak pernah khawatir karena Kejati Sulsel terus mengawal proyek tersebut.
Explore More