Hearing dengan DPR, Pemuda Papua Minta Ketegasan Penegakan Hukum Kasus Korupsi
loading...
A
A
A
Meski pihaknya juga mendukung semua kebijakan pemerintah dari parktik KKN di seluruh tanah Papua dan Indonesia, namun juga tegas menginginkan korupsi di Papua dibasmi.
“Hukum harus ditegakkan, KKN di Papua dan di Indonesia harus diberantas, kami mendukung semua kebijakan pemerintah atas itu, dan sekali lagi, kami mengutuk dan mengecam keras KKN di Papua. ”ucapnya.
Sementara Lourenzius Kadepa dalam kesempatan tersebut menyebut jika budaya KKN di Indonesia telah merajalela hampir disemua lini, dan terkesan menjadi hal yang lumrah. Baca: Ratusan Rumah Suku Laut di Riau Rusak Diterjang Ombak Ganas.
Dirinya sangat berharap, penegakan kasus korupsi bisa dilakukan seperti dinegara-negara lain, yang tegas dan membuat efek jera. Seperti di negara Cina yang langsung di hukum mati.
”Sementara di Indonesia meski pun terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa menindak dengan tegas dari akar rumput hingga tinggat pusat. Seperti dalam Pemilu, apapun itu nanti ujungnya adalah tindak korupsi sehingga saya lihat memang dalam Praktek Politik nya memang sudah seperti itu,” ucapnya. Baca Juga: Bencana Erupsi Gunung Semeru Jadi Objek Wisata, Bupati Lumajang Geram.
Pihanya berharap, Pemerintah harus bertindak tegas kepada pelaku korupsi dengan memberikan tindakan hukum yang sesuai. "Tapi jangan kemudian pelaku korupsi bisa bebas dari kesalahannya karena ada Praktik suap kepada penegak hukum," pungkasnya.
“Hukum harus ditegakkan, KKN di Papua dan di Indonesia harus diberantas, kami mendukung semua kebijakan pemerintah atas itu, dan sekali lagi, kami mengutuk dan mengecam keras KKN di Papua. ”ucapnya.
Sementara Lourenzius Kadepa dalam kesempatan tersebut menyebut jika budaya KKN di Indonesia telah merajalela hampir disemua lini, dan terkesan menjadi hal yang lumrah. Baca: Ratusan Rumah Suku Laut di Riau Rusak Diterjang Ombak Ganas.
Dirinya sangat berharap, penegakan kasus korupsi bisa dilakukan seperti dinegara-negara lain, yang tegas dan membuat efek jera. Seperti di negara Cina yang langsung di hukum mati.
”Sementara di Indonesia meski pun terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa menindak dengan tegas dari akar rumput hingga tinggat pusat. Seperti dalam Pemilu, apapun itu nanti ujungnya adalah tindak korupsi sehingga saya lihat memang dalam Praktek Politik nya memang sudah seperti itu,” ucapnya. Baca Juga: Bencana Erupsi Gunung Semeru Jadi Objek Wisata, Bupati Lumajang Geram.
Pihanya berharap, Pemerintah harus bertindak tegas kepada pelaku korupsi dengan memberikan tindakan hukum yang sesuai. "Tapi jangan kemudian pelaku korupsi bisa bebas dari kesalahannya karena ada Praktik suap kepada penegak hukum," pungkasnya.
(nag)
Lihat Juga :
