Hearing dengan DPR, Pemuda Papua Minta Ketegasan Penegakan Hukum Kasus Korupsi

JAYAPURA - Solidaritas Pemuda Lawan Korupsi hari ini menggelar hearing dengan pihak DPR Papua di terkait penindakan kasus-kasus korupsi dan praktik KKN di bumi Papua.

Hearing dilakukan bersama Anggota Komisi I DPR Provinsi Papua Lorenzius Kadepa di ruang rapat Komisi I siang ini, Kamis (9/12/2021).

Kegiatan yang dikoordinatori Alexander Gonsalves Gobay dan diikuti sekitar 20-an pemuda ini, dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi seduani yang jatuh pada 9 Desember hari ini.

Sejatinya, pihak Solidaritas akan menggelar demo damai memperingati hari anti korupsi, namun akibat satu dan lain hal, maka aksi di tadakan, dan dilakukan mediasi solidaritas penyampaian pernyataan sikap oleh solidaritas.

Alexander Gobay dalam pernyataan sikapnya menyebut jika pemberantasan korupsi dan parktik KKN di Papua harus tegas dilaksanakan.

Hal ini harus dilakukan pihak berwenang seperti pihak BPK dan KPK demi kesejahteraan masyarakat dan mesukseskan visi misi Gubernur Papua, Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

“Sehingga siapa pun yang bekerja di Tanah Papua ini, stop korupsi, kolusi dan nepotisme. Mari bersama-sama bangun Papua yang lebih baik dengan hati nurani," kata Gobay dalam pernyataan sikapnya.

Ditegaskan lagi, jika pihaknya mendukung upaya pihal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengaudit dan memeriksa segala pengelolaan Keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota se Papua.

“Kami mendukung penegakan hukum atas kasus KKN di Papua, dan kami mengutuk dan mengancam keras tindakan dan parktik-pratik KKN yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh sipapun di Bumi Cenderawasih Papua,”tegasnya.

Pihaknya menyebut pemerintah Provinsi Papua telah melakukan hal–hal besar di Papua, baik Otsus Papua maupun suksesi pagelaran PON XX Papua dan Peparnas XVI Papua yang bar saja digelar dengan sukses.

Meski pihaknya juga mendukung semua kebijakan pemerintah dari parktik KKN di seluruh tanah Papua dan Indonesia, namun juga tegas menginginkan korupsi di Papua dibasmi.

“Hukum harus ditegakkan, KKN di Papua dan di Indonesia harus diberantas, kami mendukung semua kebijakan pemerintah atas itu, dan sekali lagi, kami mengutuk dan mengecam keras KKN di Papua. ”ucapnya.

Sementara Lourenzius Kadepa dalam kesempatan tersebut menyebut jika budaya KKN di Indonesia telah merajalela hampir disemua lini, dan terkesan menjadi hal yang lumrah. Baca: Ratusan Rumah Suku Laut di Riau Rusak Diterjang Ombak Ganas.

Dirinya sangat berharap, penegakan kasus korupsi bisa dilakukan seperti dinegara-negara lain, yang tegas dan membuat efek jera. Seperti di negara Cina yang langsung di hukum mati.

”Sementara di Indonesia meski pun terdapat Komisi Pemberantasan Korupsi belum bisa menindak dengan tegas dari akar rumput hingga tinggat pusat. Seperti dalam Pemilu, apapun itu nanti ujungnya adalah tindak korupsi sehingga saya lihat memang dalam Praktek Politik nya memang sudah seperti itu,” ucapnya. Baca Juga: Bencana Erupsi Gunung Semeru Jadi Objek Wisata, Bupati Lumajang Geram.

Pihanya berharap, Pemerintah harus bertindak tegas kepada pelaku korupsi dengan memberikan tindakan hukum yang sesuai. "Tapi jangan kemudian pelaku korupsi bisa bebas dari kesalahannya karena ada Praktik suap kepada penegak hukum," pungkasnya.