Kasus Korupsi Pengelolaan Wisata Mangrove di Bintan, 7 Orang Ditetapkan Tersangka

BINTAN - Kejaksaan Negeri Bintan resmi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pengelolaan wisata mangrove di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian yang mencapai sekitar Rp1 miliar.

Ketujuh tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini adalah Camat Teluk Sebong, Julpri Andani; Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sri Heny Utami; Kepala Desa Teluk Sebong, Maslan; Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Herika Silvia; mantan Kepala Desa Sebong Pereh periode 2017-2022, La Anip; Lurah Kota Baru, Lalu Hairuddin; dan Pj Kepala Desa Sebong Lagoi, Herman Junaidi.

Setelah diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bintan, para tersangka kemudian keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan dan langsung dibawa ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.



Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Andi Sasongko, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka merupakan hasil dari penyidikan mendalam yang dilakukan oleh tim Tindak Pidana Khusus.

"Dalam kasus dugaan korupsi ini, kerugian negara mencapai Rp 1 miliar," ujar Andi.

Sebelumnya, para tersangka telah diperiksa sebagai saksi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga telah meminta keterangan dari 62 orang saksi serta dua orang ahli terkait kasus ini.

Andi Sasongko menjelaskan bahwa peran masing-masing tersangka dalam kasus ini melibatkan praktik pungutan liar dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan, yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan anggaran dari pengelolaan wisata mangrove.

Atas perbuatan mereka, para tersangka terancam hukuman penjara selama 20 tahun.