Honor Tim Medis PON XX Papua Tak Kunjung Dibayar, DPR Papua Minta Audit
Selasa, 30 November 2021 - 06:22 WIB
loading...
Anggota DPR Papua Lourenzius Kadepa meminta pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK turun tangan mengaudit anggaran PON XX. Foto SINDOnews
A
A
A
JAYAPURA - Pagelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 sudah sebulan lebih berkahir. Namun, beberapa permasalahan, termasuk pembayaran honor bagi tenaga medis (nakes), media center dan driver ternyata masih menjadi persoalan.
Puluhan nakes pun menggelar aksi demo di Sekretariat PB PON di Kantor Otonom Kotaraja Abepura Jayapura, Senin (29/11/2021). Para nakes ini menuntut pembayaran honor yang sudah dijanjikan sesuai SK. Baca juga: Penyelenggaraan Peparnas XVI Papua, PB: Persiapan Sudah 95 Persen
Molornya pembayaran honor dan jawaban pihak PB PON yang tidak pasti membiuat mereka geram dan meminta presiden melalui pihak audit turun tangan melihat permasalahan ini. Dugaan penyelewengan anggran mencul lantaran honor ini seolah ditilep.
Menanggapi persoalan ini, Anggota DPR Papua Lourenzius Kadepa angkat bicara. Dia meminta pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK turun tangan mengaudit persoalan ini.
"Tugas pemerintah daerah pasca PON XX di Papua adalah menyelesaikan hak-hak para relawan PON, tim medis dan sopir. Bonus atlet Peparnas dan permasalahan pembayaran venue, ini soal," kata Kadepa.
Puluhan nakes pun menggelar aksi demo di Sekretariat PB PON di Kantor Otonom Kotaraja Abepura Jayapura, Senin (29/11/2021). Para nakes ini menuntut pembayaran honor yang sudah dijanjikan sesuai SK. Baca juga: Penyelenggaraan Peparnas XVI Papua, PB: Persiapan Sudah 95 Persen
Molornya pembayaran honor dan jawaban pihak PB PON yang tidak pasti membiuat mereka geram dan meminta presiden melalui pihak audit turun tangan melihat permasalahan ini. Dugaan penyelewengan anggran mencul lantaran honor ini seolah ditilep.
Menanggapi persoalan ini, Anggota DPR Papua Lourenzius Kadepa angkat bicara. Dia meminta pihak penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK turun tangan mengaudit persoalan ini.
"Tugas pemerintah daerah pasca PON XX di Papua adalah menyelesaikan hak-hak para relawan PON, tim medis dan sopir. Bonus atlet Peparnas dan permasalahan pembayaran venue, ini soal," kata Kadepa.
Lihat Juga :
