Terapkan Layanan Berbasis Digital, Ketua DPRD Kendal: Harus Didukung SDM yang Responsif
loading...
Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun mengapresiasi terobosan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
A
A
A
KENDAL - Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun mengapresiasi terobosan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pihaknya mendorong pelayanan publik melalui sarana digital diikuti dengan sumber daya manusia yang kompeten.
Menurut Makmun pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan pemerintahan sudah menjadi keharusan. Menurutnya kemajuan TIK menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanannya kepada masyarakat.
“SPBE sebagai ikhtiar pemerintah untuk memberikan layanan publik sesuai dengan tantangan zaman yang sudah serba digital. E-Government di sini bukan untuk keren-kerenan, tapi semangatnya untuk menghadirkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” ujarnya, Jumat (19/11/2021).
Ketua dewan yang sedang menempuh studi Magister Ilmu Politik dengan konsentrasi politik digital di Universitas Diponegoro itu mengatakan, e-government mendorong pemerintah daerah untuk bekerja secara lebih maksimal. Pasalnya, kinerja pemerintah akan dapat dipantau secara langsung oleh publik. Dengan demikian pemerintah harus responsif.
“Sekarang masyarakat dari rumah bisa memesan makanan dan apa saja, bayar pajak, mengakses layanan kependudukan, dan bahkan melaporkan kejadian di lingkungannya secara real time. Kalau layanan pemerintahan bisa dipermudah, kenapa dibuat sulit. Bukan malah sebaliknya,” ucap Muhammad Makmun.
Di sisi lain, kata Makmun, penerapan e-government merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang modern sesuai dengan semangat zaman yang serba digital.
Makmun mengapresiasi inisiatif-inisiatif Bupati Kendal yang telah menerapkan e-government, melalui layanan Dico Mendengar, tanggap kebencanaan, hingga layanan kependudukan secara online. PR selanjutnya, bagaimana program kepala daerah tersebut ditindaklanjuti secara professional oleh jajaran pemerintahannya hingga ke tingkat yang paling bawah.
“Kalau sudah menerapkan layanan secara online, SDM juga harus disiapkan untuk dapat merespons secara cepat. Kemudian, layanan-layanan yang masih berkaitan, dapat dikoneksikan, agar tidak tumpang tindih, dan tidak membingungkan. Selain sistem, infrastruktur jaringan, SDM juga harus mendukung,” pungkasnya. CM
Menurut Makmun pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan pemerintahan sudah menjadi keharusan. Menurutnya kemajuan TIK menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelayanannya kepada masyarakat.
“SPBE sebagai ikhtiar pemerintah untuk memberikan layanan publik sesuai dengan tantangan zaman yang sudah serba digital. E-Government di sini bukan untuk keren-kerenan, tapi semangatnya untuk menghadirkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” ujarnya, Jumat (19/11/2021).
Ketua dewan yang sedang menempuh studi Magister Ilmu Politik dengan konsentrasi politik digital di Universitas Diponegoro itu mengatakan, e-government mendorong pemerintah daerah untuk bekerja secara lebih maksimal. Pasalnya, kinerja pemerintah akan dapat dipantau secara langsung oleh publik. Dengan demikian pemerintah harus responsif.
“Sekarang masyarakat dari rumah bisa memesan makanan dan apa saja, bayar pajak, mengakses layanan kependudukan, dan bahkan melaporkan kejadian di lingkungannya secara real time. Kalau layanan pemerintahan bisa dipermudah, kenapa dibuat sulit. Bukan malah sebaliknya,” ucap Muhammad Makmun.
Di sisi lain, kata Makmun, penerapan e-government merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang modern sesuai dengan semangat zaman yang serba digital.
Makmun mengapresiasi inisiatif-inisiatif Bupati Kendal yang telah menerapkan e-government, melalui layanan Dico Mendengar, tanggap kebencanaan, hingga layanan kependudukan secara online. PR selanjutnya, bagaimana program kepala daerah tersebut ditindaklanjuti secara professional oleh jajaran pemerintahannya hingga ke tingkat yang paling bawah.
“Kalau sudah menerapkan layanan secara online, SDM juga harus disiapkan untuk dapat merespons secara cepat. Kemudian, layanan-layanan yang masih berkaitan, dapat dikoneksikan, agar tidak tumpang tindih, dan tidak membingungkan. Selain sistem, infrastruktur jaringan, SDM juga harus mendukung,” pungkasnya. CM
(ars)
Explore More