Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
KPK Soroti Sejumlah Masalah di Kabupaten Sidoarjo, Begini Respons Bupati
loading...
KPK saat rapat monitoring evaluasi (monev) dengan Bupati Sidoarjo dan jajarannya.Foto/Lukman Hakim
A
A
A
SIDOARJO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah masalah di Kabupaten Sidoarjo, mulai sertifikasi aset, proyek frontage road dan efektivitas APBD.
Masalah ini akibat lemahnya kemauan, koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dengan Kementerian ATR/BPN wilayah Jawa Timur (Jatim). Khususnya Kantor Pertanahan dan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan masih terdapat sekitar 1.900 bidang aset Pemkab Sidoarjo yang belum tersertifikasi.
Baca juga: Razia Lapas Sidoarjo, Petugas Amankan Kompor hingga Kartu Permainan
“Mengenai aset, masih banyak yang belum beres ya, dikebut saja ini. Kadisnya yang membidanginya mana ini? Pak Sekda, apa nih hambatannya kira-kira? Kalau mengenai surat, kan kemarin sudah disampaikan mau dicari sampai zaman Belanda gak akan ketemu, masih ada 1.900 loh ini,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama, saat rapat monitoring evaluasi (monev) dengan Bupati Sidoarjo dan jajarannya, Rabu (17/11/2021).
Menurut data terakhir yang KPK miliki, dari total keseluruhan aset Pemkab Sidoarjo sebanyak 2.398 bidang, baru 472 atau 20 persen yang sudah bersertifikat. Sisanya 1.926 atau 80 persen belum bersertifikat. “Target sertifikasi 2021 ini 1.000 bidang, namun hingga 14 November baru terbit 39 sertifikat,” kata Bahtiar
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor berharap untuk menerima lebih banyak pendampingan dari KPK. Mengingat banyaknya sengketa atau permasalahan aset tanah pemda yang juga berkaitan dengan instansi lain. “Terkait manajemen aset, memang butuh support dan atensi lebih dari KPK,” katanya.
Baca juga: 1.600 Personel Disiagakan Amankan Natal dan Tahun Baru di Surabaya
Muhdlor juga menekankan bahwa masalah aset bukan hanya masalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Persoalan aset ini, kata dia merupakan masalah dari masing-masing penanggung jawab anggaran sehingga wajib untuk menjaga dan mengelolanya.
“Terkait dengan proyek frontage road, kami sampaikan apresiasi. Berkat dorongan KPK proyek tersebut akan segera rampung,” ujarnya
Masalah ini akibat lemahnya kemauan, koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dengan Kementerian ATR/BPN wilayah Jawa Timur (Jatim). Khususnya Kantor Pertanahan dan Kepala Desa di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan masih terdapat sekitar 1.900 bidang aset Pemkab Sidoarjo yang belum tersertifikasi.
Baca juga: Razia Lapas Sidoarjo, Petugas Amankan Kompor hingga Kartu Permainan
“Mengenai aset, masih banyak yang belum beres ya, dikebut saja ini. Kadisnya yang membidanginya mana ini? Pak Sekda, apa nih hambatannya kira-kira? Kalau mengenai surat, kan kemarin sudah disampaikan mau dicari sampai zaman Belanda gak akan ketemu, masih ada 1.900 loh ini,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah III KPK Bahtiar Ujang Purnama, saat rapat monitoring evaluasi (monev) dengan Bupati Sidoarjo dan jajarannya, Rabu (17/11/2021).
Menurut data terakhir yang KPK miliki, dari total keseluruhan aset Pemkab Sidoarjo sebanyak 2.398 bidang, baru 472 atau 20 persen yang sudah bersertifikat. Sisanya 1.926 atau 80 persen belum bersertifikat. “Target sertifikasi 2021 ini 1.000 bidang, namun hingga 14 November baru terbit 39 sertifikat,” kata Bahtiar
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor berharap untuk menerima lebih banyak pendampingan dari KPK. Mengingat banyaknya sengketa atau permasalahan aset tanah pemda yang juga berkaitan dengan instansi lain. “Terkait manajemen aset, memang butuh support dan atensi lebih dari KPK,” katanya.
Baca juga: 1.600 Personel Disiagakan Amankan Natal dan Tahun Baru di Surabaya
Muhdlor juga menekankan bahwa masalah aset bukan hanya masalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Persoalan aset ini, kata dia merupakan masalah dari masing-masing penanggung jawab anggaran sehingga wajib untuk menjaga dan mengelolanya.
“Terkait dengan proyek frontage road, kami sampaikan apresiasi. Berkat dorongan KPK proyek tersebut akan segera rampung,” ujarnya
(msd)
Explore More