Lelang Jabatan Lowong Eselon II Pemkot Makassar Dinilai Sulit Objektif
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Lelang jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II Pemkot Makassar cukup menjadi perhatian. Prosesnya disebut-sebut akan sulit objektif.
Rata-rata, organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan diisi memang cukup strategis. Hampir semua OPD yang lowong merupakan instansi yang perannya besar dalam melakukan pelayanan publik dan mengelola keuangan.
Pada lelang jabatan ini, Pemkot Makassar berencana membuka pendaftaran untuk 24 posisi kepala dinas maupun kepala badan setingkat eselon II. Semua jabatan lowong itu setelah proses job fit dilakukan sebelumnya.
Pengamat Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar , Andi Luhur Prianto mengemukakan, seleksi terbuka atau lelang jabatan merupakan mekanisme merit system. Yakni kebijakan manajamen ASN berdasarkan kualitas, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.
Hanya saja, dalam praktik lelang jabatan selama ini, banyak ditemui hanya melegitimasi pengisian jabatan-jabatan berbasis kedekatan serta unsur suka atau tidak suka. Objektivitas akhirnya kerap menjadi hitung-hitungan kesekian.
“Prosedur lelang jabatan masih banyak kelemahan untuk diharapkan menyaring pejabat di level JPT secara objektif. Apalagi politisasi ASN pascapilkada juga belum bisa dikendalikan,” sebut Luhur kepada SINDOnews, Rabu (10/11/2021).
Luhur memgungkapkan, biasanya ASN yang bekerja secara politik elektoral, akan legowo menerima keputusan kepala daerah. Mereka cenderung hanya berusaha meskipun peluangnya sangat tipis.
“Masih sulit mengharapkan kepala daerah bisa objektif hanya dengan mengandalkan proses lelang jabatan. Kendali keputusan mutasi dan promosi kepegawaian masih berada di tangan kepala daerah,” ucapnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar , Andi Siswanta Attas mengatakan proses lelang jabatan akan dilakukan oleh panitia seleksi (pansel). Mereka yang akan menilai kompetensi setiap pendaftar.
Siswanta menyebut, tidak ada peran BKPSDM dalam menentukan siapa pejabat yang akan dipilih untuk menduduki jabatan eselon II di 24 OPD tersebut. Pansel yang akan merekomendasikan beberapa nama berdasarkan hasil seleksi nanti.
“Ketua panselnya Prof Ilmar. Inshaallah hari Kamis kita sudah mulai melakukan ancang-ancang rapat permulaan pansel untuk penyusunan lelang jabatan,” kata Siswanta.
Mantan Kadis Perpustakaan Kota Makassar ini pun meyakini proses lelang akan berjalan dengan baik. Pihaknya menyebut membuka peluang untuk semua ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang jabatan.
“Ini pasti banyak (pendaftar) karena 24 jabatan. Selama saya adakan lelang banyak terus yang ikut atau mendaftar. Malah over kuota yang lakukan pendaftaran,” imbuhnya.
Rata-rata, organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan diisi memang cukup strategis. Hampir semua OPD yang lowong merupakan instansi yang perannya besar dalam melakukan pelayanan publik dan mengelola keuangan.
Pada lelang jabatan ini, Pemkot Makassar berencana membuka pendaftaran untuk 24 posisi kepala dinas maupun kepala badan setingkat eselon II. Semua jabatan lowong itu setelah proses job fit dilakukan sebelumnya.
Pengamat Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar , Andi Luhur Prianto mengemukakan, seleksi terbuka atau lelang jabatan merupakan mekanisme merit system. Yakni kebijakan manajamen ASN berdasarkan kualitas, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.
Hanya saja, dalam praktik lelang jabatan selama ini, banyak ditemui hanya melegitimasi pengisian jabatan-jabatan berbasis kedekatan serta unsur suka atau tidak suka. Objektivitas akhirnya kerap menjadi hitung-hitungan kesekian.
“Prosedur lelang jabatan masih banyak kelemahan untuk diharapkan menyaring pejabat di level JPT secara objektif. Apalagi politisasi ASN pascapilkada juga belum bisa dikendalikan,” sebut Luhur kepada SINDOnews, Rabu (10/11/2021).
Luhur memgungkapkan, biasanya ASN yang bekerja secara politik elektoral, akan legowo menerima keputusan kepala daerah. Mereka cenderung hanya berusaha meskipun peluangnya sangat tipis.
“Masih sulit mengharapkan kepala daerah bisa objektif hanya dengan mengandalkan proses lelang jabatan. Kendali keputusan mutasi dan promosi kepegawaian masih berada di tangan kepala daerah,” ucapnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar , Andi Siswanta Attas mengatakan proses lelang jabatan akan dilakukan oleh panitia seleksi (pansel). Mereka yang akan menilai kompetensi setiap pendaftar.
Siswanta menyebut, tidak ada peran BKPSDM dalam menentukan siapa pejabat yang akan dipilih untuk menduduki jabatan eselon II di 24 OPD tersebut. Pansel yang akan merekomendasikan beberapa nama berdasarkan hasil seleksi nanti.
“Ketua panselnya Prof Ilmar. Inshaallah hari Kamis kita sudah mulai melakukan ancang-ancang rapat permulaan pansel untuk penyusunan lelang jabatan,” kata Siswanta.
Mantan Kadis Perpustakaan Kota Makassar ini pun meyakini proses lelang akan berjalan dengan baik. Pihaknya menyebut membuka peluang untuk semua ASN yang memenuhi syarat untuk mengikuti lelang jabatan.
“Ini pasti banyak (pendaftar) karena 24 jabatan. Selama saya adakan lelang banyak terus yang ikut atau mendaftar. Malah over kuota yang lakukan pendaftaran,” imbuhnya.
(agn)