Siswa yang Tidak Mau Divaksin COVID-19 Dilarang Mengikuti PTM di Cimahi
loading...
Pemkot Cimahi melarang siswa pelajar yang belum menjalani vaksinasi COVID-19 untuk mengikuti PTM di sekolah dan diminta agar secepatnya divaksin untuk menambah kekebalan tubuh. Foto/Dok.MPI
A
A
A
CIMAHI - Pemkot Cimahi melarang siswa SD dan SMP yang tidak mau divaksin COVID-19 mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah. Siswa yang belum divaksin diminta segera mendatangi tempat-tempat vaksin untuk disuntik agar segera bisa mengikuti PTM.
"Siswa pelajar yang belum divaksin COVID-19 tidak diperbolehkan ikut PTM. Kalau mau PTM, ya harus vaksin dulu," kata Plt Wali Kota Cimahi, Ngatiyana usai evaluasi pelaksanaan PTM, Senin (25/10/2021).
Sejauh ini, mengacu pada data Dinas Pendidikan Kota Cimahi, jumlah siswa SMP yang belum divaksin mencapai sekitar 1.200 orang dari total sasaran sekitar 21.000 siswa. Sementara untuk siswa SD yang berusia 12 tahun ada sekitar 1.600 siswa yang baru divaksin dari total sekitar 3.898 orang sasaran.
Baca juga: Viral! Ritual Buang Sial Membuang Celana Dalam di Gunung Sanggabuana Karawang
Ngatiyana menyebutkan, kebanyakan siswa pelajar yang belum divaksin karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Padahal dalam berbagai kesempatan dirinya, selalu menyampaikan bahwa vaksin akan sangat bermanfaat untuk menambah kekebalan tubuh dan menciptakan herd immunity di masyarakat.
Sementara itu, lanjut dia, secara keseluruhan proses PTM di Kota Cimahi yang sudah dilakukan sekitar dua bulan berjalan lancar. Dirinya bersyukur karena selama pelaksanaannya tidak ada kasus COVID-19 yang muncul akibat kluster PTM baik di sekolah PAUD, TK, SD, dan SMP.
"Di Cimahi ini PTM udah digelar sejak dua bulan lalu dan semua sesuai rencana, berjalan lancar dengan prokes ketat, sehingga tidak ada muncul kasus penularan COVID-19," tuturnya.
Baca juga: Perkelahian 2 Rusa Jantan Berebut Betina di BKSDA Pangandaran Hingga Luka Parah
Jika nantinya ditemukan kasus, Ngatiyana mengaku tidak segan untuk menghentikan aktivitas PTM di sekolah tersebut. Pemkot Cimahi tidak mau ambil risiko, walaupun saat ini kasus COVID-19 sudah turun drastis dan Cimahi masuk daerah yang menerapkan PPKM Level 2.
"Semoga dan jangan sampai ada muncul kasus, kalaupun ada kepala daerah berhak untuk memberhentikan proses PTM. Makanya semua sekolah dan siswa harus mematuhi prokes, dan kekurangan yang ada dalam dua bulan masa transisi ini harus diperbaiki," pungkasnya.
"Siswa pelajar yang belum divaksin COVID-19 tidak diperbolehkan ikut PTM. Kalau mau PTM, ya harus vaksin dulu," kata Plt Wali Kota Cimahi, Ngatiyana usai evaluasi pelaksanaan PTM, Senin (25/10/2021).
Sejauh ini, mengacu pada data Dinas Pendidikan Kota Cimahi, jumlah siswa SMP yang belum divaksin mencapai sekitar 1.200 orang dari total sasaran sekitar 21.000 siswa. Sementara untuk siswa SD yang berusia 12 tahun ada sekitar 1.600 siswa yang baru divaksin dari total sekitar 3.898 orang sasaran.
Baca juga: Viral! Ritual Buang Sial Membuang Celana Dalam di Gunung Sanggabuana Karawang
Ngatiyana menyebutkan, kebanyakan siswa pelajar yang belum divaksin karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Padahal dalam berbagai kesempatan dirinya, selalu menyampaikan bahwa vaksin akan sangat bermanfaat untuk menambah kekebalan tubuh dan menciptakan herd immunity di masyarakat.
Sementara itu, lanjut dia, secara keseluruhan proses PTM di Kota Cimahi yang sudah dilakukan sekitar dua bulan berjalan lancar. Dirinya bersyukur karena selama pelaksanaannya tidak ada kasus COVID-19 yang muncul akibat kluster PTM baik di sekolah PAUD, TK, SD, dan SMP.
"Di Cimahi ini PTM udah digelar sejak dua bulan lalu dan semua sesuai rencana, berjalan lancar dengan prokes ketat, sehingga tidak ada muncul kasus penularan COVID-19," tuturnya.
Baca juga: Perkelahian 2 Rusa Jantan Berebut Betina di BKSDA Pangandaran Hingga Luka Parah
Jika nantinya ditemukan kasus, Ngatiyana mengaku tidak segan untuk menghentikan aktivitas PTM di sekolah tersebut. Pemkot Cimahi tidak mau ambil risiko, walaupun saat ini kasus COVID-19 sudah turun drastis dan Cimahi masuk daerah yang menerapkan PPKM Level 2.
"Semoga dan jangan sampai ada muncul kasus, kalaupun ada kepala daerah berhak untuk memberhentikan proses PTM. Makanya semua sekolah dan siswa harus mematuhi prokes, dan kekurangan yang ada dalam dua bulan masa transisi ini harus diperbaiki," pungkasnya.
(msd)
Explore More