PUPR Palopo Anggarkan Rp11 Miliar Pembangunan Kantor DPRD
Kamis, 19 Agustus 2021 - 18:04 WIB
loading...
Dinas PUPR Palopo anggarkan dana sekitar Rp11 Miliar untuk bangun kantor DPRD. Foto: Ilustrasi
A
A
A
PALOPO - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palopo, mengalokasi anggaran sebesar Rp11 Miliar untuk pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo .
Pengalokasian anggaran ini masih dalam bentuk usulan yang tertuang dalam naskah Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2022.
Baca Juga: 544 Narapidana Lapas Palopo Dapat Remisi Kemerdekaan
Kepala Dinas PUPR Kota Palopo , Asrianto, menjelaskan dalam PPAS ajuan Dinas PUPR tahun anggaran 2022 mereka usulkan pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya sebesar Rp18 Miliar.
"Rp11 miliar untuk pembangunan fisik kantor DPRD Palopo . Kami berharap dalam pembahasan di DPRD bisa disetujui, sementara dalam pembahan di meja badan anggaran DPRD Palopo," katanya, kepada Sindonews, Kamis, (19/08/2021).
Menurut Asrianto, pembangunan kantor DPRD Palopo ini sudah harus dilaksanakan mengingat kantor DPRD Palopo yang saat ini merupakan bangunan lama, sehingga selayaknya Palopo memiliki kantor DPRD yang baru.
Selain itu, dalam PPAS tahun anggaran 2022, PUPR juga mengusulkan anggaran pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD dan Sekda Palopo .
Anggota Badan Banggaran DPRD Palopo, dari Fraksi Demokrat, Cendrana Martani, mengungkapkan pembangunan kantor DPRD Palopo sifatnya tidak mendesak dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.
"Selain alasan pandemi, banyak OPD lain mestinya mendapat porsi anggaran lebih dari yang diajukan pada draf PPAS saat ini, diantaranya Dinas Pemadam Kebakaran, Labkesda dan sejumlah kantor kelurahan," ujarnya.
Baca Juga: Ironis! Saat Musim Hujan, Warga Palopo Malah Krisis Air Bersih
Disebutkan Cendrana, sebaiknya anggaran Rp11 Miliar untuk pembangunan kantor DPRD Palopo dibagi habis ke beberapa ke OPD.
"BPBD ada 3 bidang dalamnya tidak ada anggaran program kegiatannya, hanya gaji. Begitu pula Damkar, biaya operasional BBM hanya Rp9 juta selama setahun," sebutnya.
"Labkesda juga butuh tambahan anggaran. Pagu yang diberikan hanya Rp100 juta, sementara total gaji ASN dan honor sudsh Rp90 juta. Pegawai di sana mau kerja apa dengan anggaran kegiatan Rp10 juta," lanjutnya.
Pengalokasian anggaran ini masih dalam bentuk usulan yang tertuang dalam naskah Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2022.
Baca Juga: 544 Narapidana Lapas Palopo Dapat Remisi Kemerdekaan
Kepala Dinas PUPR Kota Palopo , Asrianto, menjelaskan dalam PPAS ajuan Dinas PUPR tahun anggaran 2022 mereka usulkan pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya sebesar Rp18 Miliar.
"Rp11 miliar untuk pembangunan fisik kantor DPRD Palopo . Kami berharap dalam pembahasan di DPRD bisa disetujui, sementara dalam pembahan di meja badan anggaran DPRD Palopo," katanya, kepada Sindonews, Kamis, (19/08/2021).
Menurut Asrianto, pembangunan kantor DPRD Palopo ini sudah harus dilaksanakan mengingat kantor DPRD Palopo yang saat ini merupakan bangunan lama, sehingga selayaknya Palopo memiliki kantor DPRD yang baru.
Selain itu, dalam PPAS tahun anggaran 2022, PUPR juga mengusulkan anggaran pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD dan Sekda Palopo .
Anggota Badan Banggaran DPRD Palopo, dari Fraksi Demokrat, Cendrana Martani, mengungkapkan pembangunan kantor DPRD Palopo sifatnya tidak mendesak dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.
"Selain alasan pandemi, banyak OPD lain mestinya mendapat porsi anggaran lebih dari yang diajukan pada draf PPAS saat ini, diantaranya Dinas Pemadam Kebakaran, Labkesda dan sejumlah kantor kelurahan," ujarnya.
Baca Juga: Ironis! Saat Musim Hujan, Warga Palopo Malah Krisis Air Bersih
Disebutkan Cendrana, sebaiknya anggaran Rp11 Miliar untuk pembangunan kantor DPRD Palopo dibagi habis ke beberapa ke OPD.
"BPBD ada 3 bidang dalamnya tidak ada anggaran program kegiatannya, hanya gaji. Begitu pula Damkar, biaya operasional BBM hanya Rp9 juta selama setahun," sebutnya.
"Labkesda juga butuh tambahan anggaran. Pagu yang diberikan hanya Rp100 juta, sementara total gaji ASN dan honor sudsh Rp90 juta. Pegawai di sana mau kerja apa dengan anggaran kegiatan Rp10 juta," lanjutnya.
(agn)
Lihat Juga :
