PSBB di Palembang, Pengamat: Pemerintah Diminta Berikan Jaminan
loading...
PSBB di Palembang, Pengamat: Pemerintah Diminta Berikan Jaminan. Foto/SINDOnews/Dede Feb
A
A
A
PALEMBANG - Wacana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Palembang dinilai jangan hanya sebatas slogan, namun lebih kepada output dari penetapan tersebut.
Hal ini dikemukakan Pengamat Sosial Sumsel, Bagindo Togar. Dalam menetapkan PSBB, kata Bagindo, pemerintah daerah harus mampu menekan penyebaran dan peningkatan kasus positif Covid-19 di Bumi Sriwijaya tersebut.
Pasalnya, dengan pemberlakuan PSBB akan berdampak pada faktor sosial dan ekonomi masyarakat.
"Kalau PSBB, pemerintah harus memberikan jaminan seperti menurunnya angka kasus positif Corona. Kalaupun angka Orang Dalam Pemantauan (ODP) meningkat itu bagus, itu menunjukkan jika pemerintah bekerja serius," ujar Bagindo saat ditemui SINDOnews, Selasa (21/04/2020).
Menurutnya, selama ini pemerintah kita tidak terbiasa kerja ekstra keras, tangkas dan cepat. "Jadi sebelum mengarah ke sana pemerintah harus ada jaminan komitmen," tambahnya.
Dikatakan Bagindo, jika out put tersebut bisa terlaksana oleh pemerintah, maka pemberlakukan PSBB dinilai tepat, namun jika tidak maka akan memperparah keadaan.
"Artinya kebijakan itu ngawur, dan pemerintah tidak siap dalam menetapkan suatu kebijakan seperti PSBB. Jika output dari PSBB diluar target, pemerintah harus mau dievaluasi," katanya.
Sebaliknya, lanjut Bagindo, jika out put dari keputusan PSBB membuat keadaan lebih baik, dan dampak sosial tidak membuat masyarakat semakin anjlok dari sektor ekonomi. Artinya itu benar, tapi bila tidak maka pemerintah wajib untuk di evaluasi.
"Artinya pemerintah tidak serius memutuskan PSBB. Makanya Pemerintah harus hadir terus ditengah masyarakat dan dibekali oleh masukan dari tenaga ahli dari kesehatan publik," ungkapnya.
Diketahui, provinsi Sumsel mengalami lonjakan kasus positif virus Corona (Covid-19) yang cukup signifikan dalam beberapa hari belakangan.
Hal tersebut mengakibatkan kota Palembang dan Prabumulih masuk dalam zona merah karena kasus transmisi lokal yang tinggi.
"Saya nilai ini respon gagal paham, karena pemerintah tidak aktif menjelaskan kepada warga. Kalaupun aktif, maka tidak akan terjadi lonjakan transmisi lokal positif Covid-19 seperti saat ini," tandasnya.
Hal ini dikemukakan Pengamat Sosial Sumsel, Bagindo Togar. Dalam menetapkan PSBB, kata Bagindo, pemerintah daerah harus mampu menekan penyebaran dan peningkatan kasus positif Covid-19 di Bumi Sriwijaya tersebut.
Pasalnya, dengan pemberlakuan PSBB akan berdampak pada faktor sosial dan ekonomi masyarakat.
"Kalau PSBB, pemerintah harus memberikan jaminan seperti menurunnya angka kasus positif Corona. Kalaupun angka Orang Dalam Pemantauan (ODP) meningkat itu bagus, itu menunjukkan jika pemerintah bekerja serius," ujar Bagindo saat ditemui SINDOnews, Selasa (21/04/2020).
Menurutnya, selama ini pemerintah kita tidak terbiasa kerja ekstra keras, tangkas dan cepat. "Jadi sebelum mengarah ke sana pemerintah harus ada jaminan komitmen," tambahnya.
Dikatakan Bagindo, jika out put tersebut bisa terlaksana oleh pemerintah, maka pemberlakukan PSBB dinilai tepat, namun jika tidak maka akan memperparah keadaan.
"Artinya kebijakan itu ngawur, dan pemerintah tidak siap dalam menetapkan suatu kebijakan seperti PSBB. Jika output dari PSBB diluar target, pemerintah harus mau dievaluasi," katanya.
Sebaliknya, lanjut Bagindo, jika out put dari keputusan PSBB membuat keadaan lebih baik, dan dampak sosial tidak membuat masyarakat semakin anjlok dari sektor ekonomi. Artinya itu benar, tapi bila tidak maka pemerintah wajib untuk di evaluasi.
"Artinya pemerintah tidak serius memutuskan PSBB. Makanya Pemerintah harus hadir terus ditengah masyarakat dan dibekali oleh masukan dari tenaga ahli dari kesehatan publik," ungkapnya.
Diketahui, provinsi Sumsel mengalami lonjakan kasus positif virus Corona (Covid-19) yang cukup signifikan dalam beberapa hari belakangan.
Hal tersebut mengakibatkan kota Palembang dan Prabumulih masuk dalam zona merah karena kasus transmisi lokal yang tinggi.
"Saya nilai ini respon gagal paham, karena pemerintah tidak aktif menjelaskan kepada warga. Kalaupun aktif, maka tidak akan terjadi lonjakan transmisi lokal positif Covid-19 seperti saat ini," tandasnya.
(boy)
Explore More