Sebelum Datang Pandemi, Realisasi Pendapatan Surabaya Rp8,73 T

SURABAYA - Di tengah pandemi COVID-19 Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya akhir tahun anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Kamis (28/5/2020).

(Baca juga: Bongkar Peredaran 100 Kg Sabu, Risma Apresiasi Polrestabes )

Risma memaparkan laporan berbagai program pembangunan selama 2019 dihadapan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono dan para wakil ketua serta anggota DPRD Kota Surabaya. Baik yang hadir di ruang sidang paripurna DPRD maupun yang mengikuti rapat secara virtual.

Mantan Kepala Bappeko itu menuturkan, pada 2019 Anggaran Pendapatan Pemkot Surabaya ditetapkan Rp8,73 triliun dengan realisasi Pendapatan Daerah Rp8,76 triliun atau 100,37 persen. Angka itu, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,38 triliun atau 102,81 persen, Pendapatan Transfer Rp3,10 triliun atau 96,42 persen, dan Lain-lain Pendapatan yang sah Rp278,908 miliar atau 100,01 persen.

"Tingkat kemandirian ekonomi sepanjang 2019 juga dapat terlihat dari besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran serta pajak bumi dan bangunan sebesar 50 persen dari total pajak daerah yang diterima Kota Surabaya," kata Risma.

Ia melanjutkan, Anggaran Belanja 2019 pun ditetapkan sebesar Rp9,93 triliun dengan realisasi Rp 9,16 triliun atau 92,26 persen. Terdiri dari belanja operasi Rp6,40 triliun atau 91,97 persen, belanja modal Rp2,75 triliun atau 93,28 persen, belanja tidak terduga Rp1,574 miliar atau 11,88 persen, dan transfer Rp2,218 miliar atau 100 persen.

Risma menjelaskan, dalam persaingan global, pemkot telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mempermudah investasi, seperti Mal Pelayanan Publik, hingga perizinan online melalui Surabaya Single Window (SSW). Hasilnya, izin realisasi investasi pun meningkat. Pada 2019, izin realisasi investasi mencapai 17.389 atau meningkat 27,89 persen dari tahun 2015 sebagai tahun dasar.

"Tidak hanya pada kemudahan investasi, dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga dilakukan. Pemkot membangun 67 Fasilitas ekonomi Rakyat, meningkatkan aksesibilitas pemasaran pada UMKM Binaan Pemkot Surabaya, memfasilitasi sertifikasi produk serta penyediaan stand UMKM di mal," ujarnya.

Efek kerja keras itu, katanya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas bisa diciptakan. Pada 2019, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai angka 82,22 meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 81,73.

Dalam upaya mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien, pada 2019 telah dilakukan upaya pemeliharaan atau rehabilitasi saluran drainase dan boezem di 1.339 lokasi.

Selain pembangunan drainase untuk meningkatkan aksesibilitas, di 2019 Pemkot Surabaya telah melakukan pembangunan jalan sepanjang 8,55 kilometer. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2019 panjang jalan yang terbangun sebanyak 1.710,69 kilometer.

"Pencapaian misi ini tercermin dalam indeks ketimpangan wilayah yang menggambarkan pemerataan pembangunan atau kesenjangan wilayah antar kecamatan di Kota Surabaya yang pada tahun 2019 mencapai 0,665," ungkapnya.