Gantikan Wahyu Priyono, Paula Henry Resmi Nahkodai BPK Sulsel
loading...
A
A
A
"Kondisi pengeluaran di Sulsel, alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan. Tahun ini bagaimana penanganan Covid, kami sampaikan ke BPK RI bahwa di sulsel penanganan Covid terbaik secara nasional, kita 90% tertangani," tutur Sudirman.
Sementara itu Simatupang yang ditemui usai acara mengatakan bahwa banyak PR yang perlu diselesaikan oleh BPK, utamanya persoalan kualitas keuangan daerah.
Selain itu BPK Sulsel masih harus menyelesaikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dilaporkan mengalami penurunan pada tahun 2020 lalu. Dimana masih ada 7 daerah yang belum memperoleh predikat.
"Banyak hal yang harus kita lakukan, antara lain bahwa opini itu sebagai minimal reclaiment yang pertama harus dipenuhi dulu, sehingga setiap rupiah uang negara itu bermanfaat untuk tingkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Kita akan mapping dulu atas kondisi dari 25, di antaranya ada 18 yang sudah WTP, dan 7 yang masih belum WTP, kira-kira permasalahan mendasar apa yang terjadi," ujar eks Kepala BPK RI Perwakilan Papua tersebut.
Dia juga menekankan komitmen dalam mengawasi anggaran Covid-19, dimana sebelumnya ada beberapa daerah yang mendapatkan catatan khusus dari BPK terkait hal itu.
Lebih lanjut acara juga dihadiri langsung Auditor Utama Keuangan Negara Dori Santosa, Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan serta sejumlah Kepala Daerah, Pimpinan DPRD di wilayah Sulawesi Selatan dan para Kepala Perwakilan BPK wilayah Sulawesi dan Papua.
Sementara itu Simatupang yang ditemui usai acara mengatakan bahwa banyak PR yang perlu diselesaikan oleh BPK, utamanya persoalan kualitas keuangan daerah.
Selain itu BPK Sulsel masih harus menyelesaikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dilaporkan mengalami penurunan pada tahun 2020 lalu. Dimana masih ada 7 daerah yang belum memperoleh predikat.
"Banyak hal yang harus kita lakukan, antara lain bahwa opini itu sebagai minimal reclaiment yang pertama harus dipenuhi dulu, sehingga setiap rupiah uang negara itu bermanfaat untuk tingkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Kita akan mapping dulu atas kondisi dari 25, di antaranya ada 18 yang sudah WTP, dan 7 yang masih belum WTP, kira-kira permasalahan mendasar apa yang terjadi," ujar eks Kepala BPK RI Perwakilan Papua tersebut.
Dia juga menekankan komitmen dalam mengawasi anggaran Covid-19, dimana sebelumnya ada beberapa daerah yang mendapatkan catatan khusus dari BPK terkait hal itu.
Lebih lanjut acara juga dihadiri langsung Auditor Utama Keuangan Negara Dori Santosa, Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan serta sejumlah Kepala Daerah, Pimpinan DPRD di wilayah Sulawesi Selatan dan para Kepala Perwakilan BPK wilayah Sulawesi dan Papua.
(agn)
Explore More