Gantikan Wahyu Priyono, Paula Henry Resmi Nahkodai BPK Sulsel

MAKASSAR - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel kini resmi dinahkodai Paula Henry Simatupang, hal ini secara seremoni dihelak dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan di Auditorium Gedung BPK RI Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar (10/6/2021).

Anggota BPK RI Azhar Azis yang diundang khusus dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Wahyu Priyono atas usaha serta kerja kerasnya selama memegang amanat selaku Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan diharapkan dapat dilanjutkan oleh Paula Henry Simatupang selaku pejabat Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi yang baru.



Selanjutnya, dia juga menyampaikan selamat atas amanah yang diberikan kepada Paula Henry Simatupang.

"Diharapkan agar cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan BPK Perwakilan Sulawesi Selatan dan dapat mempelajari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik oleh pejabat sebelumnya, serta dapat melakukan perbaikan yang belum sempat dilakukan untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan," ujarnya.

Azhar Azis berharap dukungan dari para Kepala Daerah dan para Pimpinan DPRD di wilayah Sulawesi Selatan serta dari Pimpinan instansi terkait lainnya, melalui koordinasi dan komunikasi yang baik agar kehadiran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di tengah masyarakat dapat dirasakan secara optimal dan dapat mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas Keuangan Negara serta terwujudnya tujuan bernegara.

Sementara Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman juga megapresiasi kinerja dari mantan Kepala BPK Sulsel Wahyu Priyono. Dia mengatakan Priyono kerap memberikan motivasi utamanya dalam kemajuan Sulsel.

"Tentu kami juga merasa kehilangan, karena bapak kepala BPK sudah lama bersama, jujur beliau ini saya pantau karena beliau aktif, beliau naik sepeda. Saya selalu diberikan motivasi ke beliau," ucapnya.

Dia juga menyampaikan sejumlah kemajuan bersama yang dicapai Sulsel, beberapa di antaranya penanganan Covid Sulsel yang terbaik secara nasional.



"Kondisi pengeluaran di Sulsel, alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan. Tahun ini bagaimana penanganan Covid, kami sampaikan ke BPK RI bahwa di sulsel penanganan Covid terbaik secara nasional, kita 90% tertangani," tutur Sudirman.

Sementara itu Simatupang yang ditemui usai acara mengatakan bahwa banyak PR yang perlu diselesaikan oleh BPK, utamanya persoalan kualitas keuangan daerah.

Selain itu BPK Sulsel masih harus menyelesaikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dilaporkan mengalami penurunan pada tahun 2020 lalu. Dimana masih ada 7 daerah yang belum memperoleh predikat.

"Banyak hal yang harus kita lakukan, antara lain bahwa opini itu sebagai minimal reclaiment yang pertama harus dipenuhi dulu, sehingga setiap rupiah uang negara itu bermanfaat untuk tingkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat. Kita akan mapping dulu atas kondisi dari 25, di antaranya ada 18 yang sudah WTP, dan 7 yang masih belum WTP, kira-kira permasalahan mendasar apa yang terjadi," ujar eks Kepala BPK RI Perwakilan Papua tersebut.



Dia juga menekankan komitmen dalam mengawasi anggaran Covid-19, dimana sebelumnya ada beberapa daerah yang mendapatkan catatan khusus dari BPK terkait hal itu.

Lebih lanjut acara juga dihadiri langsung Auditor Utama Keuangan Negara Dori Santosa, Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan serta sejumlah Kepala Daerah, Pimpinan DPRD di wilayah Sulawesi Selatan dan para Kepala Perwakilan BPK wilayah Sulawesi dan Papua.