Penindakan Mal yang Abai Protokol Kesehatan Harus Bersifat Kontinu
loading...
A
A
A
MAKASSAR - Kepadatan aktivitas pusat perbelanjaan menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 Hijriah mulai disorot lantaran abai akan protokol kesehatan. Wali Kota Makassar , Mohammad Ramdhan Pomanto bersama Satgas Raika Kota Makassar bahkan turun langsung melakukan inspeksi mendadak atau sidak di salah satu mal.
Kendati begitu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar , Abdul Wahab Tahir mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tidak hanya sekadar menggertak. Penindakan terhadap mal yang abai terhadap protokol kesehatan harus bersifat kontinu.
"Menurut saya harus ada tindaklanjut, harus ada kontinuitas dalam sebuah gerakan, dan saya yakin pak wali kota sudah mengambil langkah yang tepat," tegas Wahab, Senin (3/5/2021).
Dia berharap Pemkot Makassar tidak hanya menindak tegas pusat perbelanjaan, tetapi juga pasar tradisional. Sebab tak dipungkiri kawasan ini juga ramai dipadati pengunjung yang berburu baju lebaran.
"Saya dapat laporan Pasar Butung itu ledakan pengunjung luar biasa, kalau di DKI Jakarta itu dia setara Pasar Tanah Abang," ucap dia.
Keberadaan Satgas Raika yang baru dibentuk belum genap sebulan diharap bisa bekerja maksimal mengurai keramaian dan memastikan protokol kesehatan tetap berjalan. Apalagi jelang lebaran hampir seluruh pusat perbelanjaan baik pasar modern, pasar tradisional hingga toko-toko pakaian ramai dipadati pengunjung.
Sebagai Ketua Komisi D DPRD Makassar, dia mendukung kebijakan yang diambil pemkot untuk menutup pusat perbelanjaan jika tidak taat protokol kesehatan . Sebab dia tidak ingin, terjadi lonjakan kasus Covid-19 akibat kelalaian masyarakat.
"Adaptasi itu penting, kita ini menghadapi musuh besar yaitu Covid-19. Kita juga menghadapi tekanan ekonomi jadi perlu adaptasi. Jadi, kebijakan itu tidak lantas mematikan usaha tapi juga tidak menimbulkan masalah bersama. Jadi mesti ada kepedulian dan tanggungjawab bersama," papar dia.
Menurut dia, penting bagi pemerintah kota untuk menutup tempat usaha yang tidak taat protokol kesehatan. Seluruh ASN juga diharap agar bisa memberikan tauladan dalam penanganan Covid-19.
"Perlu diwarning semua pelaku usaha, tidak boleh ada yang merasa jago. Jadi kita mendukung pemberian sanksi bagi pelaku usaha. Saya berharap apa yang dilakukan pak wali ditindaklanjuti dengan aksi nyata seluruh ASN. Jangan cuma sibuk urus diri sendiri," ungkap dia.
Kendati begitu, Ketua Fraksi Golkar DPRD Makassar , Abdul Wahab Tahir mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tidak hanya sekadar menggertak. Penindakan terhadap mal yang abai terhadap protokol kesehatan harus bersifat kontinu.
"Menurut saya harus ada tindaklanjut, harus ada kontinuitas dalam sebuah gerakan, dan saya yakin pak wali kota sudah mengambil langkah yang tepat," tegas Wahab, Senin (3/5/2021).
Dia berharap Pemkot Makassar tidak hanya menindak tegas pusat perbelanjaan, tetapi juga pasar tradisional. Sebab tak dipungkiri kawasan ini juga ramai dipadati pengunjung yang berburu baju lebaran.
"Saya dapat laporan Pasar Butung itu ledakan pengunjung luar biasa, kalau di DKI Jakarta itu dia setara Pasar Tanah Abang," ucap dia.
Keberadaan Satgas Raika yang baru dibentuk belum genap sebulan diharap bisa bekerja maksimal mengurai keramaian dan memastikan protokol kesehatan tetap berjalan. Apalagi jelang lebaran hampir seluruh pusat perbelanjaan baik pasar modern, pasar tradisional hingga toko-toko pakaian ramai dipadati pengunjung.
Sebagai Ketua Komisi D DPRD Makassar, dia mendukung kebijakan yang diambil pemkot untuk menutup pusat perbelanjaan jika tidak taat protokol kesehatan . Sebab dia tidak ingin, terjadi lonjakan kasus Covid-19 akibat kelalaian masyarakat.
"Adaptasi itu penting, kita ini menghadapi musuh besar yaitu Covid-19. Kita juga menghadapi tekanan ekonomi jadi perlu adaptasi. Jadi, kebijakan itu tidak lantas mematikan usaha tapi juga tidak menimbulkan masalah bersama. Jadi mesti ada kepedulian dan tanggungjawab bersama," papar dia.
Menurut dia, penting bagi pemerintah kota untuk menutup tempat usaha yang tidak taat protokol kesehatan. Seluruh ASN juga diharap agar bisa memberikan tauladan dalam penanganan Covid-19.
"Perlu diwarning semua pelaku usaha, tidak boleh ada yang merasa jago. Jadi kita mendukung pemberian sanksi bagi pelaku usaha. Saya berharap apa yang dilakukan pak wali ditindaklanjuti dengan aksi nyata seluruh ASN. Jangan cuma sibuk urus diri sendiri," ungkap dia.
(agn)