PAD Minim, TPP ASN Pemkot Makassar Terancam Dipangkas
loading...
A
A
A
"Cuma PDAM yang memberikan kontribusi signifikan, namun tetap dituntut untuk lebih maksimal lagi. Perusda lain masih jauh dari harapan," tutur dia.
Menurut dia, perusda seharusnya bisa melakukan efisiensi, sehingga pendapatan yang diperoleh perusda tidak melulu digunakan untuk biaya operasional.
"Sebesar apapun potensi yang dimiliki tanpa dibarengi efisiensi operasional maka sisa hasil usaha (SHU) akan tetap kecil," ucap dia.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso berharap penurunan PAD tidak mempengaruhi pembayaran TPP dan THR ASN. Terlebih di bulan ramadan, masyarakat khususnya ASN menaruh harapan besar bisa mendapat penghasilan di luar gaji.
"Utamanya masalah THR, inikan ada momennya. Tidak berlaku setiap bulan. Jadi saya harap THR itu tetap ada," ungkap Andi Hadi.
Dia menilai penurunan PAD sebagai hal yang wajar. Pasalnya, saat ini Kota Makassar masih dipengaruhi pandemi Covid-19. Selain itu, ada juga kebijakan pembatasan aktivitas usaha khususnya di sektor pariwisata.
Seharusnya, kata dia, Pemkot Makassar bisa memberi keleluasaan kepada OPD untuk melakukan akselerasi dengan tujuan menggenjot PAD. "Laporan monev sekarang ini, PAD kita masih sangat minim. Itu perlu digenjot," ujar dia.
Menurut dia, perusda seharusnya bisa melakukan efisiensi, sehingga pendapatan yang diperoleh perusda tidak melulu digunakan untuk biaya operasional.
"Sebesar apapun potensi yang dimiliki tanpa dibarengi efisiensi operasional maka sisa hasil usaha (SHU) akan tetap kecil," ucap dia.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso berharap penurunan PAD tidak mempengaruhi pembayaran TPP dan THR ASN. Terlebih di bulan ramadan, masyarakat khususnya ASN menaruh harapan besar bisa mendapat penghasilan di luar gaji.
"Utamanya masalah THR, inikan ada momennya. Tidak berlaku setiap bulan. Jadi saya harap THR itu tetap ada," ungkap Andi Hadi.
Dia menilai penurunan PAD sebagai hal yang wajar. Pasalnya, saat ini Kota Makassar masih dipengaruhi pandemi Covid-19. Selain itu, ada juga kebijakan pembatasan aktivitas usaha khususnya di sektor pariwisata.
Seharusnya, kata dia, Pemkot Makassar bisa memberi keleluasaan kepada OPD untuk melakukan akselerasi dengan tujuan menggenjot PAD. "Laporan monev sekarang ini, PAD kita masih sangat minim. Itu perlu digenjot," ujar dia.
Lihat Juga :
