Abdul Hayat Pimpin Rapat Rutin Pemprov Sulsel, Bahas Mudik hingga LHKPN

"Akhirnya ujung-ujungnya harus menjadi mitra strategis Dukcapil. Jadi menentukan bantuan itu ketika KTP sudah ada di tangan apa betul, ia penerima bantuan, karena banyak salah sasaran. Sehingga Dukcapil oleh Mensos dan Menko PMK menjadi perhatian untuk sinergitas dengan lembaga ini," paparnya.

Sementara itu, Asisten I Pemprov Sulsel , Muhammad Firda menyebutkan, agar penyerapan anggaran dapat dicapai, maka OPD dapat memperhatikan progres pengadaan barang dan jasa.

Guna mendukung hal ini juga diperkenalkan reviupbj.sulselprov.go.id. Aplikasi ini salah satu sistem yang dibuat pemprov untuk reviu pengadaan barang dan jasa.

"Itu untuk mempercepat dan mengefektifkan. Pengadaan barang dan jasa ini kita mau sistem dan sumber daya manusianya kita perbaiki. Sistem kita perbaiki, SDM kita tingkatkan," ujarnya.



Sedangkan Asisten III Tautoto, menyampaikan progres tugas yang diberikan oleh Plt Gubernur bersama tim BKD untuk merampungkan berbagai permasalah keuangan atau hutang yang tertunda.

Dari jumlah utang Rp304 miliar, realisasi pembayaran sampai 9 April lalu Rp252 miliar. Kemudian sisa utang Rp 51,72 miliar.

Tautoto mendorong OPD agar memberikan perhatian dan menindaklanjuti terutama yang belum bisa terbayarkan karena persoalan administrasi dan verifikasi.

Sedangkan, terkait dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) di rekening kas umum daerah (RKUD) Rp937,14 miliar, serapan per 1 April Rp528 miliar lebih. Sisa dana PEN Rp401,47 miliar.

Tautoto juga meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan berkoordinasi untuk vaksinasi guru .