Potensi Desa Besar, Pemberdayaan BUMDes Perlu Dukungan

loading...
Potensi Desa Besar, Pemberdayaan BUMDes Perlu Dukungan
Ilustrasi/Dok
BANDUNG - Potensi pengembangan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dinilai cukup besar. Sayangnya, potensi tersebut belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola potensi desa dengan maksimal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan, aparatur desa dan pengelola BUMDes memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi desa. Mereka garda terdepan dalam pengembangan desa.

BUMDes diharapkan bisa memaksimalkan potensi desa dengan prinsip berkelanjutan dan memperhatikan kearifan lokal.

Sehingga mampu memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Apalagi di pedesaan di Jawa Barat jumlahnya mencapai 72% dari total jumlah penduduk di Jawa Barat. Dari 5.312 desa di Jawa Barat, terdapat 4.921 BUMDes.

Sayangnya, diakui belum semua aparatur desa dan direktur BUMDes mampu menjalankan bisnisnya dengan baik. Hal ini sangat terkait dengan masih terbatasnya wawasan dan skill bisnis.



Menurut dia, salah satu upaya pengembangan SDM dan BUMDes, pihaknya mengembangkan program Sabisa. Program ini diikuti kepala desa dan direktur BUMDes.

Mereka mendapatkan pelatihan dari pemateri yang terdiri dari akademisi, pelaku usaha, perbankan, dan Kementerian Desa.

"Mereka akan diajari cara menggali potensi desanya seperti apa, bagaimana cara untuk menjual produknya, termasuk dengan membentuk pasarnya seperti apa," kata dia, dalam keterangan persnya, Jumat (9/4/2021).

Sebisa atau Sakola (sekolah) Bisnis Desa, dimulai pada tahun ini menghadirkan para kepala desa dan 100 direktur BUMDes.

Sehingga BUMDes mampu bertransformasi menjadi model usaha yang lebih profesional untuk memajukan perekonomian masyarakat pedesaan.



Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Dwi Purnomo mengatakan, selama ini keberadaan BUMDes sangat erat kaitannya dengan kepala desa.

Karena dibentuk oleh pemerintah desa. Namun, menurutnya para aparatur desa ini memiliki pengetahuan yang terbatas tentang tata kelola BUMDes.

Bahkan, dia pun menilai banyak kepala desa yang tidak memiliki kepedulian terhadap badan usaha tersebut.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top