Pejabat Pemkot Makassar yang Minim Inovasi Bakal Dimutasi

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tengah menggodok rencana perombakan tatanan pemerintahan. Formasi pejabat yang ada bakal diatur ulang.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto tak ingin pemerintahan yang dipimpinnya berjalan lamban. Dia bahkan sudah menentukan kriteria yang bisa masuk susunan kabinet.

Kata dia, pejabat yang tidak memiliki kemampuan sombere, sipakatau dan sipakalebbi sudah pasti tidak akan masuk dalam susunan kabinet.

Begitu pula dengan pejabat yang tidak mampu berinovasi, tidak smart dan tidak punya kemampuan di bidang teknologi dipastikan akan tertinggal. "Kalau tidak punya inovasi pasti mutasi. Itu jelas," tegas Danny, Selasa (23/3/2021).

Kriteria lain, lanjut Danny, yakni percepatan dan kota dunia. Dia ingin, mereka yang masuk susunan kabinet bisa bekerja cepat dan mendukung program Makassar Kota Dunia.



"Siapa tidak cepat pasti tidak dapat, dan yang tidak bisa masuk standard kota dunia pasti tidak masuk tim," ungkap dia.

Demikian pula dengan program Makassar Recover. Di tengah pandemi Covid-19, program ini paling diunggulkan Pemkot Makassar . Dia tidak ingin, ada pejabat pemerintah yang tidak mendukung program ini.

Apalagi ada tiga fokus utama dalam program ini, yakni adaptasi sosial, imunitas kesehatan dan pemulihan ekonomi. Kata Danny, semua stakeholder harus terlibat untuk menyukseskan Makassar Recover.

"Jadi tidak bisa membangun sistem bersama Makassar Recover pasti ketinggalan. Kalau tidak inklusif dan hanya mementingkan diri sendiri, pasti saya tidak pakai," tutur dia.

Keinginan Danny merombak total susunan kepala OPD sudah mulai berjalan. Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar sudah mengirim surat permohonan job fit ke pemerintah pusat.



Plt BKPSDM Makassar , Siswanta Attas mengatakan tidak hanya permohonan job fit, Pemkot Makassar juga sekaligus mengirim surat pembatalan lelang yang dibuka pada masa kepemimpinan Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.

"Jadi kita kirim surat pembatalan lelang sekaligus memohon untuk lelang lagi. Setelah itu kita kirim juga permohonan job fit," tutur dia.

Siswanta mengatakan khusus job fit, akan diikuti seluruh pejabat eselon II. Termasuk pejabat nonaktif. Mereka akan diuji untuk memastikan kesesuaian jabatan.

Bahkan jabatan yang saat ini lowong, kata dia, bisa saja terisi ketika job fit dilakukan. Namun, tidak ada pula jaminan bahwa pejabat akan tetap mendapat posisi usai ikut job fit.

"Seperti misalnya saya, setelah ikut job fit dianggap cocok di BKPSDM, bisa saja saya definitif BKPSDM dan posisi Kepala Dinas Perpustakaan kosong. Nah itu yang dilelang," ujar dia.