Salah Sasaran, Data dan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Mendesak untuk Direvisi

Zahid menjelaskan pembaharuan data ini penting. Selain untuk memperbaruhi data, juga meminimalisir terjadinya pemalsuan data. Karena ada temuan penggelapan bansos oleh pendamping PKH , yaitu dengan cara memalsukan data penerima. Sebab penyaluran bansos hanya berdasarkan NIK di sistem informasi kesejahteraan sosial.

Dari laporan lembaga survei ada 57 laporan pelanggaran penyaluran bansos di DIY selama tahun 2020. "Ini ironis, seharusnya pendamping PKH melakukan pengawasan, justru melakukan pelanggaran," paparnya.

Hal lainnya yang harus dilakukan Dinsos DIY bukan hanya memberikan sosialiasi penyaluran BLT namun juga sosilaisasi pengunaannya. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan kebutuhan skunder.

Kabid Penangganan Fakir Miskim (PFM) Dinsos DIY, Agus Setyanto mengatakan, untuk penerima BLT ini memang perlu pemutakiran data, dan saat ini masih dalam proses perbaikan serta penyempurnaan. Sebab ada penerima yang meninggal dunia, pindah maupun sudah mandiri. Sehingga harus ada evaluasi dan pemutahiran data. "Dengan langkah ini penerima BLT maupun bansos bisa tepat sasaran," paparnya

Selain itu, saat ini juga sedang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan memberikan keterampilan dan pendampingan usaha PKH , serta pembentukan kelompok usaha bersama (KUB). Sehingga usaha PKH tetap dapat berlangsung.

Kepala Kantor Pos Besar Yogyakrta, Arif Yudha Wahyudi mengatakan, peran kantor pos dalam BLT ini sebagai institusi penyalur kepada penerima. Terutama bagi yang belum memiliki rekening. Untuk penyalurannya sendiri berdasarkan data yang masuk. Dimana data yang masuk dilakukan validasi , setelah itu mendistrisukan surat pemberitahuan kepada penerima melalui kalurahan atau kapenewonan.

"Teknis penyalurannya sendiri, bisa diambil langsung, jika tidak bisa hadir bisa diwakilkan kepada keluarga yang masih satu KK dan di antar langsung bagi yang berhalangan, karena kondisi fisik, seperti lansia maupun diasbilitas," jelasnya.