Alumni Perikanan Undip Dorong Pemerintah Jamin Usaha Akuakultur

JAKARTA - Keluarga Alumni Perikanan Undip (Kerapu) mendorong pemerintah untuk memberi jaminan agar usaha UMKM Perikanan Budidaya (Akuakultur) tetap bertahan di tengah hantaman dampak ekonomi pandemi COVID-19 . Salah satu upaya yang perlu menjadi fokus yakni perbaikan rantai pasok hasil produksi akuakultur di sentral sentral produksi. (Baca juga: Pos Polisi di Paniai Papua Diserang, 1 Anggota Kritis dan 3 Senpi Hilang)

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Kerapu yang juga anggota Komisi I DPR, Abdul Kadir Karding saat melakukan diskusi virtual yang digagas Kerapu Wilayah Jabodetabek, Sabtu (16/5/2020). Diskusi ini mengusung topik "Pandemik COVID-19 terhadap Ekonomi Sektor Perikanan" dan diikuti berbagai kalangan mulai anggota DPR, praktisi, pelaku industri, akademisi, kalangan birokrat dan stakeholders lainnya. (Baca juga: Terus Bertambah, Karyawan Indogrosir Positif COVID-19 Jadi 32 Orang)

Karding menambahkan, di tengah pandemik COVID-19 perlu ada skala prioritas untuk menyelesaikan hal-hal mendasar dalam bisnis sektor perikanan. Melalui diskusi ini nanti akan dipetakan prioritas apa yang perlu segera diperbaiki dalam jangka pendek untuk memastikan proses produksi tetap berjalan. "Tadi dikatakan market demand juga bermasalah, ini nanti kita minta pihak terkait segera eksekusi arahan Presiden termasuk memastikan stimulus ekonomi betul-betul berdampak dalam mengungkit proses bisnis baik di hulu maupun di hilirnya (industri pengolah). Nanti saya pastikan kesimpulan diskusi bisa sampai ke pihak yang berkepentingan baik KKP, BUMN bahkan kalau bisa ke Pak Presiden langsung," jelas Karding.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Kurnia Mitra Makmur (KMM) Didik Sudiarso yang juga menjadi narasumber pada ajang tersebut, mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan market demand menurun drastis. Menurutnya, saat ini pasar dalam negeri menjadi objek market terbesar.

Didik juga mengaku berbagai masukan dan aspirasi dari pelaku industri telah disampaikan. Masalah terbesarnya yakni pasar yang tersendat dan mempengaruhi cash flow perusahaan. "Saya kira saat ini bukan lagi bicara wacana, tapi saatnya eksekusi agar program benar-benar mampu secara langsung menyelesaikan problem mendasar. Ini industri harus benar-benar bisa beradaptasi. Apalagi pasca COVID-19, dipastikan ada perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Sekali lagi, peran Pemerintah saat ini benar-benar dibutuhkan. Harus ada intervensi besar," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Kerapu Wilayah Jabodetabek, Tri Hariyanto mengatakan, media diskusi seperti ini penting dan akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari kontribusi alumni untuk memberikan masukan konstruktif pada Pemerintah, khususnya bagi kemajuan sektor perikanan.

"Ini bentuk respons kami untuk memberikan masukan konstruktif atas berbagai masalah yang menimpa pada industri perikanan, terutama di tengah pandemik COVID-19," kata Tri yang juga pengawas ahli utama di bidang Akuakultur.

Diketahui, saat ini wabah pandemik COVID-19 telah berdampak terhadap ekonomi di sektor perikanan. Secara makro ekonomi, BPS mencatat pada tri wulan I tahun 2020, pertumbuhan PDB sektor perikanan terkoreksi menurun dari sebelumnya di tri wulan I 2019 sebesar 5,21% turun menjadi 5,10%.

Di sisi lain, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mengalami defisit terdalam pada periode April 2020 yakni sebesar 99,02%. Kondisi ini menandakan daya beli pembudidaya ikan mengalami penurunan drastis selama masa COVID-19 ini.