Pengelola Wisata Tolak Tutup Selama PPKM, DPRD: Bisa Kena Pasal Penghasutan

loading...
Pengelola Wisata Tolak Tutup Selama PPKM, DPRD: Bisa Kena Pasal Penghasutan
Senja di Pantai Serang, Kabupaten Blitar, menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik kunjungan wisatawan. Foto/Dok.SINDOnews/Yuswantoro
BLITAR - Penolakan sejumlah pengelola wisata untuk menutup destinasi wisata selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Blitar, disoroti anggota DPRD setempat. Legislatif meminta mereka yang tergabung dalam Forum Pengelola Destinasi Wisata (FPDW) Blitar Raya untuk patuh. Jika tetap memaksakan diri, legislatif khawatir mereka malah berpotensi terjerat pasal penghasutan .

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Pengelola Wisata Blitar Raya Tolak Penutupan Tempat Wisata

"Kalau menolak dan tetap buka, bisa kena pasal tentang karantina kesehatan, menghasut orang untuk datang dan menimbulkan kerumunan," ujar Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo kepada SINDOnews.com, Kamis (21/1/2021). Sebanyak 20 pengelola wisata yang tergabung dalam FPDW Blitar menyatakan menolak penutupan destinasi wisata selama PPKM dijalankan.

Penutupan dianggap telah merugikan. Yakni mulai omzet wisata anjlok 100 %. Kemudian muncul pengangguran baru karena karyawan destinasi wisata yang dirumahkan. FPDW juga beralasan, selama ini tidak ada klaster positif COVID-19 dari lokasi wisata. Penutupan juga dianggap tidak berpengaruh pada naik turunnya kasus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Blitar.





"Saran saya, demi kebaikan bersama, ikuti dan taati anjuran pemerintah," kata Wasis yang merupakan politisi Partai Gerindra. Menurut Wasis, Kabupaten Blitar dalam situasi darurat pandemi COVID-19 . Setiap hari terjadi penambahan kasus positif. Jumlah yang meninggal dunia juga terus bertambah. "Bahkan prosentase kematian di Kabupaten Blitar sempat di atas nasional dan provinsi," terang Wasis.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Tapi Mall dan Restoran Boleh Buka Sampai Jam 8 Malam



Berkaca dari itu, langkah PPKM dengan segala konsekuensi, yakni termasuk penutupan destinasi wisata, kata Wasis sebagai langkah yang tepat. PPKM yang dilaksanakan 11-25 Januari 2021 juga sudah diputuskan diperpanjang hingga 8 Februari 2021. "Tentunya pemerintah tidak ngawur," tambah Wasis. Terkait dampak yang timbul dari pelaksanaan PPKM , menurut Wasis bukan hanya owner atau pengelola destinasi wisata saja yang terdampak.
halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top