Tekan Angka Kematian, Khofifah Ajak Masyarakat Donor Plasma Konvalesen

SURABAYA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak Senin (11/1/2021). Meski sudah berjalan selama sepekan, namun kebijakan tersebut belum mampu menurunkan kasus COVID-19.

Data infocovid19.jatimprov.go.id menunjukkan, selama sepekan, rata-rata kasus baru virus corona mencapai 800-an kasus. Bahkan sempat menyentuh angka 1.000 lebih. Pada Senin (18/1/2021), kasus baru COVID-19 di Jatim sebanyak 848 kasus. Sehingga total kasus COVID-19 di Jatim sebanyak 100.225 kasus. Baca juga: Akhir Bulan Ini Diprediksi Terjadi Lonjakan Kasus COVID-19

Kemudian ada penambahan yang meninggal dunia sebanyak 78 kasus. Sehingga total yang meninggal dunia akibat virus asal Wuhan, China itu sebanyak 6.968 kasus. Angka tersebut membuat Jatim tetap menjadi provinsi dengan tingkat kematian tertinggi. Disusul Jawa Tengah 4.568 kasus, DKI Jakarta 3.774 kasus dan Jawa Barat 1.375 kasus. Sedangkan pasien sembuh bertambah 822. Sehingga jumlah total pasien sembuh sebanyak 85.737 orang.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat untuk melakukan donor plasma konvalesen untuk menyelamatkan nyawa pasien yang berjuang melawan COVID-19. "Saat ini kita butuh pendonor plasma konvalesen setidaknya lima kali lipat dari yang sudah berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat mengurangi resiko kematian di Jawa Timur dan Indonesia," tulis Khofifah lewat akun instagram pribadinya, Selasa (19/1/2021).

Sementara itu, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim membenarkan selama periode PPKM sepekan terakhir, kasus baru sangat tinggi bahkan di atas angka 1.000 kasus. "Selama sepekan ini memang ada kenaikan kasus baru. Terutama yang ada di klaster tenaga kesehatan di puskesmas, dan klaster keluarga,” kata Juru Bicara Tim Kuratif Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim dr Makhyan Jibril Al Farabi. Baca juga: Pesawat Sriwijaya Air Jatuh, Gubernur Khofifah Sampaikan Belasungkawa

Menurutnya, kenaikan kasus baru itu berdampak pada Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit yang melebihi batas standar WHO maksimal 60%. Pihaknya terus melakukan peningkatan kapasitas bed setidaknya 20% dari kondisi sebelumnya. "Saat ini, pemerintah juga sedang melakukan rekrutmen pegawai untuk melayani pasien di rumah sakit tambahan di Madiun," terangnya.