APBD 2021 Makassar Ditetapkan: Fokus Ekonomi, Infrastruktur dan Pendidikan
loading...
Ilustrasi. Foto: SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam rapat paripurna yang dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin, di gedung dewan, Senin (30/11/2020) malam.
Diketahui, struktur anggaran belanja daerah Rp4,22 triliun sementara pendapatan daerah Rp3,92 triliun. Terdapat selisih atau kekurangan anggaran sebesar Rp298 miliar. Dari total pos anggaran, Dinas Pendidikan Kota Makassar mendapat alokasi paling besar Rp929,01 miliar atau sekitar 22%. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terbesar kedua, yakni Rp813,86 miliar atau 19,27%.
Namun jika dibandingkan APBD 2020 , alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar justru turun drastis kurang lebih Rp50 miliar dari anggaran sebelumnya Rp979,85 miliar. Berbading terbalik dengan Dinas Pekerjaan Umum yang naik hampir Rp70 miliar dari APBD 2020 yang hanya Rp744,54 miliar.
Pj Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin menilai, tambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum menjadi hal yang wajar. Apalagi di tengah upaya pemerintah kota membangkitkan kembali roda perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19 . “Infrastruktur ini sangat perlu, karena infrastruktur adalah pembangkit ekonomi terbaik. Khususnya aksesibilitas," ujar Rudy.
Ada dua sektor yang perlu didorong untuk membangkitkan kembali perekonomian di Kota Makassar. Keduanya yakni sektor pariwisata dan investasi. Hanya saja, sektor ini bisa bergerak jika didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Dari data yang dihimpun ada banyak kegiatan yang menelan anggaran cukup besar. Salah satunya kelanjutan pelebaran Jalan Metro Tanjung Bunga yang menelan anggaran hingga Rp250 miliar. Belum lagi, pembenahan Anjungan Pantai Losari, hingga pembangunan gedung parkir.
“Jadi, kalau kita bicara kota tentunya infrastruktur yang bisa mendorong sektor pariwisata dan investasi. Jadi ibaratnya kita siapkan gula, biar semut semua datang,” tutur dia.
Sedangkan untuk pos anggaran di Dinas Pendidikan Kota Makassar , dia menyebutkan sudah sesuai regulasi di mana sektor pendidikan mendapat pos anggaran minimal 20% dari total APBD . “Ini sudah menjadi amanah pemerintah pusat bahwa pembangunan sumber daya manusia itu perlu untuk diperhatikan, dan kita sudah menyentuh 22%," ucap Rudy.
Diketahui, struktur anggaran belanja daerah Rp4,22 triliun sementara pendapatan daerah Rp3,92 triliun. Terdapat selisih atau kekurangan anggaran sebesar Rp298 miliar. Dari total pos anggaran, Dinas Pendidikan Kota Makassar mendapat alokasi paling besar Rp929,01 miliar atau sekitar 22%. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terbesar kedua, yakni Rp813,86 miliar atau 19,27%.
Namun jika dibandingkan APBD 2020 , alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar justru turun drastis kurang lebih Rp50 miliar dari anggaran sebelumnya Rp979,85 miliar. Berbading terbalik dengan Dinas Pekerjaan Umum yang naik hampir Rp70 miliar dari APBD 2020 yang hanya Rp744,54 miliar.
Pj Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin menilai, tambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum menjadi hal yang wajar. Apalagi di tengah upaya pemerintah kota membangkitkan kembali roda perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19 . “Infrastruktur ini sangat perlu, karena infrastruktur adalah pembangkit ekonomi terbaik. Khususnya aksesibilitas," ujar Rudy.
Ada dua sektor yang perlu didorong untuk membangkitkan kembali perekonomian di Kota Makassar. Keduanya yakni sektor pariwisata dan investasi. Hanya saja, sektor ini bisa bergerak jika didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Dari data yang dihimpun ada banyak kegiatan yang menelan anggaran cukup besar. Salah satunya kelanjutan pelebaran Jalan Metro Tanjung Bunga yang menelan anggaran hingga Rp250 miliar. Belum lagi, pembenahan Anjungan Pantai Losari, hingga pembangunan gedung parkir.
“Jadi, kalau kita bicara kota tentunya infrastruktur yang bisa mendorong sektor pariwisata dan investasi. Jadi ibaratnya kita siapkan gula, biar semut semua datang,” tutur dia.
Sedangkan untuk pos anggaran di Dinas Pendidikan Kota Makassar , dia menyebutkan sudah sesuai regulasi di mana sektor pendidikan mendapat pos anggaran minimal 20% dari total APBD . “Ini sudah menjadi amanah pemerintah pusat bahwa pembangunan sumber daya manusia itu perlu untuk diperhatikan, dan kita sudah menyentuh 22%," ucap Rudy.
Explore More