APBD 2021 Makassar Ditetapkan: Fokus Ekonomi, Infrastruktur dan Pendidikan
Selasa, 01 Desember 2020 - 08:16 WIB
loading...
Ilustrasi. Foto: SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam rapat paripurna yang dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin, di gedung dewan, Senin (30/11/2020) malam.
Diketahui, struktur anggaran belanja daerah Rp4,22 triliun sementara pendapatan daerah Rp3,92 triliun. Terdapat selisih atau kekurangan anggaran sebesar Rp298 miliar. Dari total pos anggaran, Dinas Pendidikan Kota Makassar mendapat alokasi paling besar Rp929,01 miliar atau sekitar 22%. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terbesar kedua, yakni Rp813,86 miliar atau 19,27%.
Baca juga: Pemkot Makassar Gelontorkan Hibah Rp33 Miliar ke Kejari
Namun jika dibandingkan APBD 2020 , alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar justru turun drastis kurang lebih Rp50 miliar dari anggaran sebelumnya Rp979,85 miliar. Berbading terbalik dengan Dinas Pekerjaan Umum yang naik hampir Rp70 miliar dari APBD 2020 yang hanya Rp744,54 miliar.
Pj Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin menilai, tambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum menjadi hal yang wajar. Apalagi di tengah upaya pemerintah kota membangkitkan kembali roda perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19 . “Infrastruktur ini sangat perlu, karena infrastruktur adalah pembangkit ekonomi terbaik. Khususnya aksesibilitas," ujar Rudy.
Ada dua sektor yang perlu didorong untuk membangkitkan kembali perekonomian di Kota Makassar. Keduanya yakni sektor pariwisata dan investasi. Hanya saja, sektor ini bisa bergerak jika didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Dari data yang dihimpun ada banyak kegiatan yang menelan anggaran cukup besar. Salah satunya kelanjutan pelebaran Jalan Metro Tanjung Bunga yang menelan anggaran hingga Rp250 miliar. Belum lagi, pembenahan Anjungan Pantai Losari, hingga pembangunan gedung parkir.
“Jadi, kalau kita bicara kota tentunya infrastruktur yang bisa mendorong sektor pariwisata dan investasi. Jadi ibaratnya kita siapkan gula, biar semut semua datang,” tutur dia.
Sedangkan untuk pos anggaran di Dinas Pendidikan Kota Makassar , dia menyebutkan sudah sesuai regulasi di mana sektor pendidikan mendapat pos anggaran minimal 20% dari total APBD . “Ini sudah menjadi amanah pemerintah pusat bahwa pembangunan sumber daya manusia itu perlu untuk diperhatikan, dan kita sudah menyentuh 22%," ucap Rudy.
Baca juga: Pengadaan Fasilitas Prokes, Sekolah Butuh Biaya Operasional Besar
Masukan Dewan
Meski menyepakati APBD 2021 , namun sembilan fraksi tetap memberikan masukan sebagai syarat untuk dibenahi ke depan.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar , Kasrudi mengatakan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah taktis dalam mengatasi musim penghujan tahun ini, pasalnya ada kekhawatiran potensi banjir kian parah jika tidak ditangani.
“Memasuki musim penghujan kami tak lupanya mengingatkan pemkot untuk antisipasi banjir setiap menjelang akhir dan awal tahun,” katanya.
Baca juga: Kawasan Tanpa Rokok Sasar Tempat Wisata di Makassar
Sementara, Juru Bicara Fraksi PKS Yeni Rahman meminta adanya pembenahan sampah kecamatan yang dianggap memiliki regulasi yang belum begitu baik, perlu analisa kebutuhan pengadaan truk sampah, sistem pembelajaran offline didesak untuk segera digelar dan regulasi perparkiran perlu pembenahan.
Salah satu poin utama yang diminta PKS adalah kajian mendalam terhadap vaksin COVID-19 , yang dalam waktu dekat akan dilakukan secara nasional. “Pengadaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19 yang nanti diberikan pemkot harus ada penelitian jenis COVID-19 yang ada di Makassar, karena tidak sama virus di setiap daerah sehingga yang akan diberikan sesuai dengan yang ada di Makassar. Jangan coba-coba lakukan vaksinasi karena ini untuk manusia bukan binatang," tukas Yeni.
Fraksi Nurani Indonesia Bangkit yang diwakili Irmawati Sila juga mengharapkan ke depan, pemerintah kota perlu lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan ekonomi. “Pemkot harus lebih cerdas dan kreatif, pendapatan perlu ditingkatkan dengan cara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan perekonomi yang ada, secara efektif dan efisien," ujarnya.
Baca juga: 12 Pulau di Makassar Diproyeksi Jadi Pariwisata Andalan Baru
Menanggapi masuk-masukan itu, Pj Wali Kota Makassar yang ditemui pascaparipurna mengaku akan fokus membangun kembali ekonomi yang sempat terpuruk akibat COVID-19 di tahun ini.
“Itu tentu bagaimana kita memulihkan kembali ekonomi Kota Makassar yang sempat terpuruk akibat COVID-19 ,” ujar profesor di bidang Beton Pertulangan ini.
Apa yang dicapai saat ini adalah hasil dari sinergitas yang baik antara pemerintah kota, DPRD dan seluruh elemen yang terus mendukung Makassar bisa lebih baik lagi. “Apa yang kita capai dalam penetapan APBD 2021 ini sudah merupakan sinergi yang sangat kuat,” katanya.
Baca juga: Sistem PPDB Kembali Akan Dievaluasi di Awal Tahun 2021
Lebih jauh usuluan-usulan yang sempat dilaporkan oleh sejumlah fraksi kata Rudy merupakan pelengkap dalam pembangunan ke depannya sehingga dipastikan akan ditindaklanjuti.
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo mengaku siap mendukung penuh pemerintah kota ke depan untuk membangun Makassar agar bisa lebih baik lagi, terutama di bidang pembangunan kembali ekonomi.
“Kita di DPRD siap mendukung pemerintah kota agar Makassar ini bisa lebih maju,” tandasnya. (ashari prawira negara/vivi riski indriani)
Diketahui, struktur anggaran belanja daerah Rp4,22 triliun sementara pendapatan daerah Rp3,92 triliun. Terdapat selisih atau kekurangan anggaran sebesar Rp298 miliar. Dari total pos anggaran, Dinas Pendidikan Kota Makassar mendapat alokasi paling besar Rp929,01 miliar atau sekitar 22%. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar terbesar kedua, yakni Rp813,86 miliar atau 19,27%.
Baca juga: Pemkot Makassar Gelontorkan Hibah Rp33 Miliar ke Kejari
Namun jika dibandingkan APBD 2020 , alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar justru turun drastis kurang lebih Rp50 miliar dari anggaran sebelumnya Rp979,85 miliar. Berbading terbalik dengan Dinas Pekerjaan Umum yang naik hampir Rp70 miliar dari APBD 2020 yang hanya Rp744,54 miliar.
Pj Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin menilai, tambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum menjadi hal yang wajar. Apalagi di tengah upaya pemerintah kota membangkitkan kembali roda perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19 . “Infrastruktur ini sangat perlu, karena infrastruktur adalah pembangkit ekonomi terbaik. Khususnya aksesibilitas," ujar Rudy.
Ada dua sektor yang perlu didorong untuk membangkitkan kembali perekonomian di Kota Makassar. Keduanya yakni sektor pariwisata dan investasi. Hanya saja, sektor ini bisa bergerak jika didukung dengan infrastruktur yang memadai.
Dari data yang dihimpun ada banyak kegiatan yang menelan anggaran cukup besar. Salah satunya kelanjutan pelebaran Jalan Metro Tanjung Bunga yang menelan anggaran hingga Rp250 miliar. Belum lagi, pembenahan Anjungan Pantai Losari, hingga pembangunan gedung parkir.
“Jadi, kalau kita bicara kota tentunya infrastruktur yang bisa mendorong sektor pariwisata dan investasi. Jadi ibaratnya kita siapkan gula, biar semut semua datang,” tutur dia.
Sedangkan untuk pos anggaran di Dinas Pendidikan Kota Makassar , dia menyebutkan sudah sesuai regulasi di mana sektor pendidikan mendapat pos anggaran minimal 20% dari total APBD . “Ini sudah menjadi amanah pemerintah pusat bahwa pembangunan sumber daya manusia itu perlu untuk diperhatikan, dan kita sudah menyentuh 22%," ucap Rudy.
Baca juga: Pengadaan Fasilitas Prokes, Sekolah Butuh Biaya Operasional Besar
Masukan Dewan
Meski menyepakati APBD 2021 , namun sembilan fraksi tetap memberikan masukan sebagai syarat untuk dibenahi ke depan.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar , Kasrudi mengatakan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah taktis dalam mengatasi musim penghujan tahun ini, pasalnya ada kekhawatiran potensi banjir kian parah jika tidak ditangani.
“Memasuki musim penghujan kami tak lupanya mengingatkan pemkot untuk antisipasi banjir setiap menjelang akhir dan awal tahun,” katanya.
Baca juga: Kawasan Tanpa Rokok Sasar Tempat Wisata di Makassar
Sementara, Juru Bicara Fraksi PKS Yeni Rahman meminta adanya pembenahan sampah kecamatan yang dianggap memiliki regulasi yang belum begitu baik, perlu analisa kebutuhan pengadaan truk sampah, sistem pembelajaran offline didesak untuk segera digelar dan regulasi perparkiran perlu pembenahan.
Salah satu poin utama yang diminta PKS adalah kajian mendalam terhadap vaksin COVID-19 , yang dalam waktu dekat akan dilakukan secara nasional. “Pengadaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19 yang nanti diberikan pemkot harus ada penelitian jenis COVID-19 yang ada di Makassar, karena tidak sama virus di setiap daerah sehingga yang akan diberikan sesuai dengan yang ada di Makassar. Jangan coba-coba lakukan vaksinasi karena ini untuk manusia bukan binatang," tukas Yeni.
Fraksi Nurani Indonesia Bangkit yang diwakili Irmawati Sila juga mengharapkan ke depan, pemerintah kota perlu lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan ekonomi. “Pemkot harus lebih cerdas dan kreatif, pendapatan perlu ditingkatkan dengan cara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan perekonomi yang ada, secara efektif dan efisien," ujarnya.
Baca juga: 12 Pulau di Makassar Diproyeksi Jadi Pariwisata Andalan Baru
Menanggapi masuk-masukan itu, Pj Wali Kota Makassar yang ditemui pascaparipurna mengaku akan fokus membangun kembali ekonomi yang sempat terpuruk akibat COVID-19 di tahun ini.
“Itu tentu bagaimana kita memulihkan kembali ekonomi Kota Makassar yang sempat terpuruk akibat COVID-19 ,” ujar profesor di bidang Beton Pertulangan ini.
Apa yang dicapai saat ini adalah hasil dari sinergitas yang baik antara pemerintah kota, DPRD dan seluruh elemen yang terus mendukung Makassar bisa lebih baik lagi. “Apa yang kita capai dalam penetapan APBD 2021 ini sudah merupakan sinergi yang sangat kuat,” katanya.
Baca juga: Sistem PPDB Kembali Akan Dievaluasi di Awal Tahun 2021
Lebih jauh usuluan-usulan yang sempat dilaporkan oleh sejumlah fraksi kata Rudy merupakan pelengkap dalam pembangunan ke depannya sehingga dipastikan akan ditindaklanjuti.
Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo mengaku siap mendukung penuh pemerintah kota ke depan untuk membangun Makassar agar bisa lebih baik lagi, terutama di bidang pembangunan kembali ekonomi.
“Kita di DPRD siap mendukung pemerintah kota agar Makassar ini bisa lebih maju,” tandasnya. (ashari prawira negara/vivi riski indriani)
(luq)
Lihat Juga :
