Ganjar Minta Sekda Blora Mundur, Dewan: Pemprov-Pemda Harus Gotong-Royong
Minggu, 10 Mei 2020 - 13:30 WIB
loading...
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta Sekda Blora Komang Gede Irawadi lantaran tidak paham jumlah perantau terdampak COVID-19. FOTO/DOK.PEMPROV JATENG/SETDA BLORAKAB
A
A
A
SEMARANG - Kalangan DPRD Jawa Tengah angkat bicara terkait video viral Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang meminta Sekda Blora Komang Gede Irawadi mundur karena dinilai tak memahami tentang pendataan warganya yang masih di berada perantauan.
Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mohammad Soleh menyatakan bahwa substansinya bukan pada persoalan Gubernur Ganjar Pranowo meminta mundur Sekda Blora. Sebab mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekda sudah ada aturan mainnya. Soleh lebih menyoroti bagaimana pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota bisa saling bergotong royong membantu warga di perantauan.
"Menurut saya, substansinya bukan hanya soal Sekda Blora mundur sebenarnya, tapi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saling gotong-royong membantu warganya yang di perantauan, baik di Jabodetabek maupun daerah lainnya. Dan itu bukan hanya Blora, tapi seluruh warga Jateng," kata Saleh saat dihubungi SINDOnews, Minggu (10/5/2020). (Baca juga: Viral, Ganjar Minta Sekda Blora Mundur )
"Yang di perantauan sekarang memang lagi susah, karena mereka rata-rata ber-KTP Jawa Tengah dan tidak terdaftar di RT/RW di wilayah Jabodetabek atau lainnya. Sehingga perlu uluran tangan dari kita semua baik Presiden, Kemensos, Gubernur DKI, Gubernur Jabar, Jateng dan semua bupati/wali kota se-Jateng," katanya.
Politikus Partai Golkar itu meminta agar semua pihak harus tanggap terhadap kondisi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Menurutnya, teguran Gubernur Jateng kepada Sekda Blora bisa diambil sisi positifnya.
"Ya ambil sisi positifnya saja. Kalau data saja tidak punya, gimana mau bertindak di lapangan. Ini kan introspeksi bagi kita semua," ujar Saleh. "Cuma susahnya bicara data, sekarang ini berapa yang merantau dan berapa yang mudik lebih dulu atau bahkan diam-diam? Ini juga butuh koordinasi semua pihak," katanya. (Baca juga: Diminta Mundur Ganjar, Sekda Blora Akui Tak Miliki Data Perantau )
Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mohammad Soleh menyatakan bahwa substansinya bukan pada persoalan Gubernur Ganjar Pranowo meminta mundur Sekda Blora. Sebab mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekda sudah ada aturan mainnya. Soleh lebih menyoroti bagaimana pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota bisa saling bergotong royong membantu warga di perantauan.
"Menurut saya, substansinya bukan hanya soal Sekda Blora mundur sebenarnya, tapi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saling gotong-royong membantu warganya yang di perantauan, baik di Jabodetabek maupun daerah lainnya. Dan itu bukan hanya Blora, tapi seluruh warga Jateng," kata Saleh saat dihubungi SINDOnews, Minggu (10/5/2020). (Baca juga: Viral, Ganjar Minta Sekda Blora Mundur )
"Yang di perantauan sekarang memang lagi susah, karena mereka rata-rata ber-KTP Jawa Tengah dan tidak terdaftar di RT/RW di wilayah Jabodetabek atau lainnya. Sehingga perlu uluran tangan dari kita semua baik Presiden, Kemensos, Gubernur DKI, Gubernur Jabar, Jateng dan semua bupati/wali kota se-Jateng," katanya.
Politikus Partai Golkar itu meminta agar semua pihak harus tanggap terhadap kondisi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Menurutnya, teguran Gubernur Jateng kepada Sekda Blora bisa diambil sisi positifnya.
"Ya ambil sisi positifnya saja. Kalau data saja tidak punya, gimana mau bertindak di lapangan. Ini kan introspeksi bagi kita semua," ujar Saleh. "Cuma susahnya bicara data, sekarang ini berapa yang merantau dan berapa yang mudik lebih dulu atau bahkan diam-diam? Ini juga butuh koordinasi semua pihak," katanya. (Baca juga: Diminta Mundur Ganjar, Sekda Blora Akui Tak Miliki Data Perantau )
(abd)
Lihat Juga :
