DPRD Kobar Minta Pemkab Segera Membahas Sekolah Tatap Muka

KOTAWARINGIN BARAT - Anggota Komisi A DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng, Mina Irawati berharap Pemkab Kobar segera membahas masalah pendidikan tentang penerapan sekolah tatap muka untuk wilayah yang masuk zona hijau. (Baca juga: Sudah Numpang Gratis Malah Mencuri Uang Sopir, Penjahat Kambuhan di Merangin Jambi Babak Belur Diamuk Massa)

Komisi A DPRD Kobar yang membidangi pendidikan, ingin duduk bersama Pemkab Kobar untuk membahas hal tersebut. Sehingga, bisa memberikan solusi yang terbaik untuk pendidikan di tengah pandemi Covid-19. (Baca juga: Kena PHK, Mamah Muda Nekat Jualan Sabu yang Disimpan dalam Kotak Kosmetik)

"Kita berharap masalah pendidikan di tengah pandemi ini untuk segera dibahas, terutama terkait belajar langsung atau tatap muka. Seperti apa mekanismenya, khsususnya di wilayah yang zero covid-19," kata Mirna, Senin 9 November 2020.

Ia menyampaikan daerah-daerah yang sudah berzona hijau saat ini sudah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, yaitu dengan melalui sift diatur jam tertentu. Ternyata, hal tersebut menjadikan semangat belajar bagi mereka para pelajar.

"Jadi kebijakannya itu, kalau memang masih belum aman dari Corona, sekolah tatap muka jangan dulu. Tapi kalau sudah aman, sudah tidak ada yang positif di desanya, boleh untuk bersekolah itu harapan kami dari Komisi A,” tuturnya.

Mirna Irawati yang juga sebagai Bunda PAUD Kobar, ketika langsung turun ke sekolah - sekolah PAUD yang ada di Kobar, begitu terasa mengiris hati mengetahui bahwa mereka merindukan sekolah, merindukan guru-guru, teman -temannya dan bermain di sekolah seperti biasanya.

"Mereka bahkan protes, kenapa ma, kami tidak boleh sekolah sedangkan mama boleh aja ke mana-mana. Begitu juga anak saya yang duduk di SD dan SMA, mulai menyatakan protesnya ketika mereka dibawa jalan, melihat taman ramai bahkan cafe-cafe masih ramai dan tidak ada batasan jam buka. Semua aktivitas seperti tidak ada Corona, sementara anak-anak sekolah ini belum ada kebijakan. Bahkan, dari pemerintah pusat sekalipun, untuk bisa belajar secara tatap muka seperti biasa," ungkapnya.

Mirna mengaku khawatir apabila anak-anak harus terus belajar di rumah secara online menggunakan gadget, akan berdampak negatif pada meraka.

"Kita ketahui bersama, ketika anak harus belajar online 1 jam megang HP untuk belajar dan sisanya mereka main game, akhirnya membuat mereka ketergantungan akan permainan game yang tidak bisa kita kontrol, ini dampak negatif yang kami khawatirkan,” pungkasnya.