Pulihkan Ekonomi, Pemprov Jawa Timur Pacu Sektor Pariwisata dan UMKM

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim Sinarto mengatakan, sebagian besar destinasi wisata yang sudah beroperasi adalah wisata alam. Sementara wisata buatan, masih sedikit yang buka. Kalaupun beroperasi akan menyesuaikan dengan kebijakan satuan tugas penanganan COVID-19 daerah setempat. "Yang berwenang untuk memberi izin tempat wisata itu bisa buka atau tidak adalah pemerintah daerah setempat,” katanya.

Dia menyebutkan, tempat wisata di Jatim yang mulai ramai dikunjungi wisatawan adalah Banyuwangi dan Batu, Malang. Kunjungan wisatawan ke tempat wisata juga mendongkrak okupansi hotel sampai 70%.

“Kami mendorong Pemkab untuk mengelola tepat wisata buka kembali, dan harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat. Kami ingin ekonomi masyarakat tetap tumbuh tapi penularan COVID-19 bisa terkendali,” terangnya.

Selain sektor pariwisata, Pemprov Jatim juga mendorong pembiayaan di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Diketahui, UMKM juga merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19 selain pariwisata. Pemerintah pusat melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah mengucurkan bantuan bagi 1,1 juta pelaku UMKM di Jatim melalui Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres-PUM).

“Secara keseluruhan, ada sekitar 9,78 juta UMKM yang ada di Jatim. Dari jumlah tersebut, kami berharap ke depan Jatim dapat memperoleh kuota 2 juta UMKM yang memperoleh Banpres-PUM. Kami juga laporkan ke presiden, bahwa 54 persen PDRB Jatim di support oleh UMKM, dimana membutuhkan support lebih dari pemerintah,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa .

Pemprov Jatim juga terus melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi untuk meredam dampak akibat pandemi COVID-19. Salah satunya melalui program dana bergulir untuk penguatan modal usaha pengembangan UMKM, koperasi dan usaha lainnya. Dana bergulir merupakan program bantuan pembiayaan kredit lunak untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif. Lalu menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sasaran dana bergulir ini adalah para pelaku UMKM, pelaku IKM, Poktan/Gapoktan, koperasi, BUMDesa, serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya. Program Kredit Dana Bergulir yang diakselerasi oleh Bank Jatim dan BPR Jatim ini dapat dimanfaatkan untuk skema Petik, Olah, Kemas, Jual pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan dapat juga dimanfaatkan untuk skema tunda jual dengan pola Rekening Koran perbankan.

Khofifah mengatakan, kebijakan-kebijakan pemerintah salah satunya dana bergulir ini dilakukan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya kembali, baik skala UMKM dan besar/corporate akibat terdampak COVID-19. Harapannya, skema dana bergulir ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Sehingga secara perlahan akan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

“Harapan kami melalui penyaluran dana bergulir ini pertumbuhan ekonomi Jatim bisa kembali take off setelah pada triwulan II Tahun 2020 terkontraksi minus 5,9%. Kami harap di bulan September ini akan ada proses yang lebih maksimal lagi untuk bisa terus berlari kencang,” katanya.(Baca: Bank Jatim Apresiasi Kepemimpinan Khofifah Soal Pemulihan Ekonomi)

Untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, menurutnya diperlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Termasuk kinerja profesionalisme stakeholder terkait di Jatim bersama perbankan. "Tentunya, proses ini harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, baik oleh masyarakat maupun para pelaku usaha," terangnya.