Kisah Pemberangusan Prajurit Rakyat di Kalimantan Utara

Penolakan penduduk, khususnya warga Tionghoa, didasari oleh kecemasan akan adanya dominasi warga Melayu Semenanjung Malaya terhadap rakyat Kalimantan Utara.

Pada 2 Desember 1963, Soebandrio, Wakil Menteri Pertama atau Menteri Luar Negeri Indonesia, dan atas nama Koperdasan (Komando Pertahanan Daerah Perbatasan), datang ke Kalimantan Barat dalam rangka kampanye konfrontasi anti Malaysia.

Soebandrio pula yang memperkenalkan Syekh AM Azahari, pemimpin Partai Rakyat Brunei, partai terbesar di Brunei, kepada khalayak di Kalimantan.

Diketahui, Azahari yang memproklamirkan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU) yang meliputi Serawak, Brunei, dan Sabah pada 8 Desember 1962.

Selanjutnya, Azahari bersama kelompok Yap Chung Ho (Sarawak), dan Soebandrio (Indonesia) mengadakan pertemuan di Sintang dan muncul gagasan untuk membentuk suatu pasukan bersenjata.

Pertemuan kedua di Bogor dihadiri Soebandrio, Njoto, Soeroto, Perdana Menteri NNKU Azahari, dan kelompok Yap Chung Ho dari SUPP (Sarawak United People Party).

Dalam pertemuan itu, diputuskan membentuk pasukan bersenjata yang berkedudukan di perbatasan Kalimantan Barat (Asuangsang di sebelah Utara Sambas).

Soebandrio dengan BPI (Badan Pusat Intelijen) Indonesia membantu melatih sepuluh orang anak buah Yap Chung Ho selama sebulan di Bogor, kemudian dibawa ke Asuangsang untuk melatih 60 orang pasukan lagi.

Dengan basis pasukan ini, dibentuk cikal bakal Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak (PGRS) dan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) sebagai bagian dari Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU). (Baca juga: Misteri Kampung Kolam dan Mandor Sukmo Ilang Lenyap di Perkebunan Tebu Tanah Deli)

Menurut Lie Sau Fat atau XF Asali, budayawan Tionghoa Kalimantan Barat dan saksi sejarah, ketika peristiwa Dwikora, banyak sukarelawan yang tergabung di Paraku membantu perang dengan Malaysia.