Kisah Pemberangusan Prajurit Rakyat di Kalimantan Utara
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 05:00 WIB
loading...
Tentara Indonesia melatih seorang warga menggunakan senapan untuk membantu penumpasan PGRS/Paraku. Foto/Situs Ind
A
A
A
KALIMANTAN UTARA - Kasus pemberangusan Paraku/PGRS (Pasukan Rakyat Kalimantan Utara/Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak) di era 60-an, didokumentasikan sebagai salah satu pelanggaran HAM di Indonesia .
Beberapa pihak menengarai dalam peristiwa ini juga terjadi pembersihan etnis terhadap warga Tionghoa di pedalaman Kalimantan.
Dalam buku Tandjoengpoera Berdjoeng, 1977, disebutkan setidaknya ada 27.000 orang mati dibunuh, 101.700 warga mengungsi, dan 43.425 orang di antaranya direlokasi ke Pontianak.
Awal pembentukannya, PGRS/Paraku yang keanggotaannya didominasi etnis Tionghoa Kalimantan pada 1962-1964, bahu-membahu bersama TNI dan sukarelawan Indonesia melawan pasukan Malaysia cs, saat konfrontasi Indonesia-Malaysia.
Paraku/PGRS sendiri merupakan sayap bersenjata di bawah naungan NKCP (North Kalimantan Communist Party), sebuah partai politik komunis yang berlokasi di Sarawak, Malaysia.
NKCP dibentuk pada 19 September 1971 di bawah pimpinan Wen Min Chyuan dari sebuah organisasi bernama Organisasi Komunis Sarawak.
Ia pernah menjadi anggota partai Sarawak United People's Party pada 1960-1964. Keanggotaan NKCP didominasi oleh etnis China.
Terbentuknya Paraku-PGRS terkait dengan peristiwa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dari tahun 1963 hingga 1966. Pemerintah Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang didukung penuh Inggris.
![Kisah Pemberangusan Prajurit Rakyat di Kalimantan Utara]()
Para pentolan Paraku
Wilayah Kalimantan Utara yang juga merupakan koloni Inggris, seperti halnya Semenanjung Malaya, dimasukkan ke dalam teritori Federasi Malaysia oleh para penggagasnya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh rakyat Kalimantan Utara.
Penolakan penduduk, khususnya warga Tionghoa, didasari oleh kecemasan akan adanya dominasi warga Melayu Semenanjung Malaya terhadap rakyat Kalimantan Utara.
Pada 2 Desember 1963, Soebandrio, Wakil Menteri Pertama atau Menteri Luar Negeri Indonesia, dan atas nama Koperdasan (Komando Pertahanan Daerah Perbatasan), datang ke Kalimantan Barat dalam rangka kampanye konfrontasi anti Malaysia.
Soebandrio pula yang memperkenalkan Syekh AM Azahari, pemimpin Partai Rakyat Brunei, partai terbesar di Brunei, kepada khalayak di Kalimantan.
Diketahui, Azahari yang memproklamirkan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU) yang meliputi Serawak, Brunei, dan Sabah pada 8 Desember 1962.
Selanjutnya, Azahari bersama kelompok Yap Chung Ho (Sarawak), dan Soebandrio (Indonesia) mengadakan pertemuan di Sintang dan muncul gagasan untuk membentuk suatu pasukan bersenjata.
Beberapa pihak menengarai dalam peristiwa ini juga terjadi pembersihan etnis terhadap warga Tionghoa di pedalaman Kalimantan.
Dalam buku Tandjoengpoera Berdjoeng, 1977, disebutkan setidaknya ada 27.000 orang mati dibunuh, 101.700 warga mengungsi, dan 43.425 orang di antaranya direlokasi ke Pontianak.
Awal pembentukannya, PGRS/Paraku yang keanggotaannya didominasi etnis Tionghoa Kalimantan pada 1962-1964, bahu-membahu bersama TNI dan sukarelawan Indonesia melawan pasukan Malaysia cs, saat konfrontasi Indonesia-Malaysia.
Paraku/PGRS sendiri merupakan sayap bersenjata di bawah naungan NKCP (North Kalimantan Communist Party), sebuah partai politik komunis yang berlokasi di Sarawak, Malaysia.
NKCP dibentuk pada 19 September 1971 di bawah pimpinan Wen Min Chyuan dari sebuah organisasi bernama Organisasi Komunis Sarawak.
Ia pernah menjadi anggota partai Sarawak United People's Party pada 1960-1964. Keanggotaan NKCP didominasi oleh etnis China.
Terbentuknya Paraku-PGRS terkait dengan peristiwa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dari tahun 1963 hingga 1966. Pemerintah Indonesia menolak pembentukan Federasi Malaysia yang didukung penuh Inggris.
Para pentolan Paraku
Wilayah Kalimantan Utara yang juga merupakan koloni Inggris, seperti halnya Semenanjung Malaya, dimasukkan ke dalam teritori Federasi Malaysia oleh para penggagasnya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh rakyat Kalimantan Utara.
Penolakan penduduk, khususnya warga Tionghoa, didasari oleh kecemasan akan adanya dominasi warga Melayu Semenanjung Malaya terhadap rakyat Kalimantan Utara.
Pada 2 Desember 1963, Soebandrio, Wakil Menteri Pertama atau Menteri Luar Negeri Indonesia, dan atas nama Koperdasan (Komando Pertahanan Daerah Perbatasan), datang ke Kalimantan Barat dalam rangka kampanye konfrontasi anti Malaysia.
Soebandrio pula yang memperkenalkan Syekh AM Azahari, pemimpin Partai Rakyat Brunei, partai terbesar di Brunei, kepada khalayak di Kalimantan.
Diketahui, Azahari yang memproklamirkan berdirinya Negara Nasional Kalimantan Utara (NNKU) yang meliputi Serawak, Brunei, dan Sabah pada 8 Desember 1962.
Selanjutnya, Azahari bersama kelompok Yap Chung Ho (Sarawak), dan Soebandrio (Indonesia) mengadakan pertemuan di Sintang dan muncul gagasan untuk membentuk suatu pasukan bersenjata.
Lihat Juga :
