Dewan Minta Tindak Tegas ASN Terlibat Politik Praktis di Pilkada

MAKASSAR - DPRD Makassar meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) , yang terlibat politik praktis pada Pilkada tahun ini ditindak tegas.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Ari Ashari Ilham. Ari dengan tegas memperingarkan ASN untuk menghormati proses pilkada saat ini. Sikap tak netral menurutnya justru mecederai demokrasi dan sama sekali tidak menghargai empat kandidat yang bertarung.



"Instruksi untuk ASN netral jangan hanya sebatas untuk menyenangkan masyarakat saja, tapi perlu konsistensi," ujar legislator ini.

Sosial media dianggap banyak dijadikan sasaran berkampanye terbukti pada dua kasus terakhir yang menjadi temuan yaitu Camat Mamajang yang belakangan mengaku akunnya diretas serta baru-baru ini Lurah Sudiang Raya yang justru beralasan hanya menghadiri acara ulang tahun salah seorang paslon.

Ari meminta Bawaslu untuk menelaah lebih jauh, jangan sampai ada pembiaran dengan kasus tersebut karena potensi ASN lain akan berbuat hal serupa akan meningkat.

"Dalam musim politik ini seharusnya mereka bisa menjaga diri, apalagi sampai foto-foto salam komando seperti itukan, bisa diartikan sebagai simbolis dukungan, jadi kita minta konsistensi baik dari pemerintah kota dan bawaslu sendiri. Jadi kami minta tindak tegas siapapun itu," ujar Ari.

Lebih jauh sikap ASN belakangan terkesan mencari muka dengan paslon-paslon tertentu dengan berusaha bersikap polos saat menjadi temuan, Ari memperingatkan bagi ASN ada konsekuensi berat bagi mereka yang kedapatan tersebut.

Seyogyanya mereka dianggap paham betul dengan segala bentuk pelanggaran termasuk sikap sederhana yang hanya sekadar berfoto, atau men-like salah satu paslon. Sehingga alasan sekadar hadir dianggap Ari menjadi alasan yang konyol.

"Janganlah main politik, ini urusan partai politik, kalian digaji negara untuk urus warga bukan ikutan politik praktis kayak begitu. Kalau nda ada tindakan keras, kesannya kayak mau dibodoh-bodohi, itukan harusnya ada regulasinya," ujar Ari.



Ari juga meminta pemerintah senantiasa melibatkan pihak kepolisian, utamanya untuk kasus cyber di sosial media, alasan peretasan dianggap bisa menjadi pintu kabur bagi siapapun jika tidak ditelaah secara seksama.

"Itu kalau perlu libatkan pihak kepolisian, kan ada tim cyber-nya, makanya kita merasa instruksi netral ini bisa jadi masuk angin kalau tidak ada tindakan," ujarnya.