Mahasiswa USU Demo Turun ke Jalan, Desak Inpres Efisiensi Anggaran Dievaluasi

MEDAN - Ratusan massa aksi mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) turun ke jalan menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat (21/2/2025) sore.

Dalam aksi unjuk rasa yang dipimpin langsung Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USU, Muzamil Ihsan itu, massa aksi membawa sejumlah poster berisi sejumlah tuntutan mereka.



Mereka juga berorasi meminta agar pimpinan DPRD menerima aspirasi mereka serta menyampaikan aspirasi itu ke Presiden Prabowo Subianto.

Ada 6 tuntutan pokok yang disampaikan massa aksi dalam unjuk rasa tersebut. Pertama mereka meminta mahasiswa mendesak agar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD segera dievaluasi.



“Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap inpres efisiensi tersebut. Sebab beberapa hal terdapat kejanggalan. Seperti, transparansi, mekanisme, sarana dan dampak. Kemudian dalam tuntutan upaya mengkawal kebijakan ini akan tetap dilakukan. Utamanya untuk anggaran pendidikan," teriak Muzamil dari atas mobil komando.



Kedua, para mahasiswa meminta agar DPR segera mensahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

“Draft RUU Perampasan Aset masih luntang lantung sedangkan koruptor masih mengeruk untung. Sudah satu dekade lebih Draft RUU ini disusun sejak 2012, dan kami meminta untuk disahkan tahun ini," tegasnya.

Para mahasiswa kemudian menuntut agar Pemerintah mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara sistemik.

“Perhatian massa aksi dalam tuntutan ini adalah ditiadakannya program MBG dan mengusulkan program ini diadakan di tahun berikutnya atau sekiranya dilakukan di tahun ini dengan evaluasi sistemik, bebas dari hutang, bebas dari pengaruh oligarki, dan diselenggarakan di daerah terluar, terjauh dan terbelakang (3T), terutama menghindari pembengkakan anggaran," pungkasnya.

Tuntutan keempat para mahasiswa adalah agar Pemerintah mencabut Undang Undang yang mengancam independensi KPK.

Para mahasiswa menilai perubahan kedua atau revisi Undang Undang No.30 Tahun 2002 menjadi Undang Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sarat akan kepentingan dan mengganggu independensi KPK.

"Salah satu bunyi UU tersebut, status KPK tidak lagi independen, melainkan berada dalam rumpun eksekutif," tukasnya.

Para mahasiswa juga menuntut agar pemerintah membatalkan revisi Undang Undang TNI/Polri yang memungkinkan terjadinya Dwi Fungsi ABRI.

Menurut mereka, revisi Undang Undang No.34 Tahun 2004 diduga berupaya memperluas jabatan bagi militer Salah satu contoh diangkatnya Perwira Tinggi TNI AD, Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog.

"Terakhir kami menuntut agar Pemerintah memastikan setiap kebijakan yang diambil melalui kajian ilmiah dan melibatkan partisipasi publik.

" Kebijakan publik harus cerdas, bijaksana dan memberi harapan, baik kebijakan substantif dan kebijakan prosedural," tandasnya.

Aksi ratusan mahasiswa ini hanya disambut oleh seorang anggota DPRD Sumatera Utara, Palacheta Subies Subianto. Namun Palacheta yang sempat naik ke mobil komando dan bersedia menerima aspirasi para mahasiswa, mendapat penolakan.

Politisi Partai Golkar itu bahkan sempat menghubungi Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti melalui panggilan video, yang tengah berada di Jakarta karena undangan Menteri Dalam Negeri menghadiri pelantikan Kepala Daerah.

Namun para mahasiswa tetap menolak dan meminta bertemu langsung dengan salah satu perwakilan pimpinan DPRD.

Palacheta sendiri masih menolak untuk memberikan keterangan atas aksi unjuk rasa mahasiswa ini. Hingga puk 15.53 WIB, aksi masih berlangsung dan massa aksi kini semakin banyak dengan hadirnya tambahan massa mahasiswa dari Universitas Negeri Medan.