Airin-Ade Siap Modernisasi Transportasi, Tingkatkan Konektivitas Wilayah
loading...
A
A
A
TANGERANG - Pasangan cagub dan cawagub Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi berencana meningkatkan konektivitas antarwilayah untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya dengan modernisasi moda transportasi di berbagai daerah.
Airin Rachmi Diany mengatakan, pengembangan ekonomi masyarakat saat ini terhambat karena salah satunya kondisi infrastruktur jalan dan moda transportasi yang belum memadai. “Konektivitas Banten Terpadu akan memperkecil kesenjangan wilayah perkotaan dan pedesaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang merata. Perlu konektivitas multimoda antar daerah," katanya saat silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Tangerang, Selasa (10/9/2024).
Menurut Airin, pembangunan infrastruktur jalan juga akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik di Banten. Baik akses pelayanan kesehatan hingga pendidikan.
Satu program prioritas yang menjadi agenda ke depaan Airin-Ade yakni Memperkuat Konektivitas Simpul Antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan yang Sinergis (Sinkron, Berkelanjutan, dan Strategis). Menurut Airin, perlu konektivitas terpadu dan peningkatan integrasi Banten bagian utara dan selatan.
“Banten bagian selatan, Kabupaten Lebak dan Pandeglang punya persoalan infrastruktur, maka kita perbaiki jalan poros desanya. Sementara daerah utara, Tangerang raya dan sekitarnya kita harus buat konektivitas dengan moda transportasi yang terintegrasi,” ujarnya.
Mantan Wali Kota Tangsel dua periode ini mendorong percepatan koridor jalan pesisir barat (Saketi-Malingping) dan Banten tengah (Jasinga-Maja-Rangkasbitung). Ia pun menegaskan pentingnya peraturan daerah (Perda) untuk meningkatkan aktivasi Kawasan Banten Timur melalui alternatif koridor baru yang menghubungkan Cipanas-Bayah.
Duet Airin-Ade menargetkan terwujudnya penurunan waktu tempuh (travel time) dan waktu transit (transit time) secara signifikan antar wilayah di Provinsi Banten. "Perlu reaktivasi jalur rel kereta untuk memperluas dampak terhadap sektor pariwisata dan konektivitas infrastruktur regional. Hingga mendorong penerapan Pelabuhan Bojonegara sebagai pengumpan Tanjung Priok, dan jalur distribusi yang terintegrasi," jelasnya.
Airin akan mendorong Mass Rapid Transit (MRT) atau Moda Raya Terpadu koridor Selatan-Utara dari Lebak Bulus Jakarta hingga Rawa Buntu Tangerang Selatan. Termasuk terintegrasi ke daerah lain di Tangerang Raya.
“Tidak hanya ke Tangsel, saya pernah membahas bersama Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan, bagaimana bersama menciptakan Jabodetabek Integrated System,” tuturnya.
Pengamat ekonomi Banten Deni Sunaryo menilai, Pemprov Banten ke depan perlu terlibat dalam membantu pembangunan jalan poros desa, terutama di wilayah Banten bagian. “Perlu peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, dalam rangka menunjang perekonomian,” katanya. Baca Juga: Gaduh Subsidi KRL Berbasis NIK
Ia menjelaskan, Pemprov Banten dapat mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Banten. Memastikan bahwa setiap daerah, baik di utara maupun selatan dapat berkembang secara berimbang.
"Dalam pembangunan ini kami berharap ada kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam proyek infrastruktur lokal, lalu adanya transparasi antara pemerintah dan masyarakat," terangnya.
Airin Rachmi Diany mengatakan, pengembangan ekonomi masyarakat saat ini terhambat karena salah satunya kondisi infrastruktur jalan dan moda transportasi yang belum memadai. “Konektivitas Banten Terpadu akan memperkecil kesenjangan wilayah perkotaan dan pedesaan, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang merata. Perlu konektivitas multimoda antar daerah," katanya saat silaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Tangerang, Selasa (10/9/2024).
Menurut Airin, pembangunan infrastruktur jalan juga akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik di Banten. Baik akses pelayanan kesehatan hingga pendidikan.
Satu program prioritas yang menjadi agenda ke depaan Airin-Ade yakni Memperkuat Konektivitas Simpul Antar Wilayah dan Pemerataan Pembangunan yang Sinergis (Sinkron, Berkelanjutan, dan Strategis). Menurut Airin, perlu konektivitas terpadu dan peningkatan integrasi Banten bagian utara dan selatan.
“Banten bagian selatan, Kabupaten Lebak dan Pandeglang punya persoalan infrastruktur, maka kita perbaiki jalan poros desanya. Sementara daerah utara, Tangerang raya dan sekitarnya kita harus buat konektivitas dengan moda transportasi yang terintegrasi,” ujarnya.
Mantan Wali Kota Tangsel dua periode ini mendorong percepatan koridor jalan pesisir barat (Saketi-Malingping) dan Banten tengah (Jasinga-Maja-Rangkasbitung). Ia pun menegaskan pentingnya peraturan daerah (Perda) untuk meningkatkan aktivasi Kawasan Banten Timur melalui alternatif koridor baru yang menghubungkan Cipanas-Bayah.
Duet Airin-Ade menargetkan terwujudnya penurunan waktu tempuh (travel time) dan waktu transit (transit time) secara signifikan antar wilayah di Provinsi Banten. "Perlu reaktivasi jalur rel kereta untuk memperluas dampak terhadap sektor pariwisata dan konektivitas infrastruktur regional. Hingga mendorong penerapan Pelabuhan Bojonegara sebagai pengumpan Tanjung Priok, dan jalur distribusi yang terintegrasi," jelasnya.
Airin akan mendorong Mass Rapid Transit (MRT) atau Moda Raya Terpadu koridor Selatan-Utara dari Lebak Bulus Jakarta hingga Rawa Buntu Tangerang Selatan. Termasuk terintegrasi ke daerah lain di Tangerang Raya.
“Tidak hanya ke Tangsel, saya pernah membahas bersama Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan, bagaimana bersama menciptakan Jabodetabek Integrated System,” tuturnya.
Pengamat ekonomi Banten Deni Sunaryo menilai, Pemprov Banten ke depan perlu terlibat dalam membantu pembangunan jalan poros desa, terutama di wilayah Banten bagian. “Perlu peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, dalam rangka menunjang perekonomian,” katanya. Baca Juga: Gaduh Subsidi KRL Berbasis NIK
Ia menjelaskan, Pemprov Banten dapat mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Banten. Memastikan bahwa setiap daerah, baik di utara maupun selatan dapat berkembang secara berimbang.
"Dalam pembangunan ini kami berharap ada kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam proyek infrastruktur lokal, lalu adanya transparasi antara pemerintah dan masyarakat," terangnya.
(poe)