Ratusan Honorer di Manokwari Selatan Desak Pengangkatan sebagai PPPK
Kamis, 08 Agustus 2024 - 14:54 WIB
loading...
Ketua Tim Kelompok Honorer Manokwari Selatan, Fredik Inden menyampaikan desakan ratusan honorer untuk segera diangkat sebagai PPPK. Foto/iNews TV/Edy Siswanto
A
A
A
MANOKWARI SELATAN - Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Desakan itu disampaikan menyoroti ditundanya pengumuman pengangkatan tenaga honorer dan PPPK di Kabupaten Manokwari Selatan.
Baca juga: Ini Penampakan Situasi Manokwari Selatan Pasca Amuk Massa Pecah
"Sebagai perwakilan tenaga honorer di Kabupaten Manokwari Selatan, mewakili honorer dari distrik-distrik dan perwakilan SKPD kami memohon kepada Pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati dan pihak BKSDM menindaklanjuti apa yang menjadi pernyataan sikap kami tenaga honorer terkait 116 PNS dan 500 P3K untuk segera diumumkan," kata Ketua Tim Kelompok Honorer Manokwari Selatan, Fredik Inden, Kamis (8/8/2024).
Dia mengingatkan persoalan pengangkatan honorer maupun PPPK harus segera diselesaikan sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Pasalnya di masa politik hal ini bisa saja menjadi pemicu.
"Suasa ini jangan menimbulkan hal- hal yang tidak diinginkan. Sehingga kami harap pemerintah melihat hak-hak kami untuk kita sama -sama menjaga Kamtibmas di Kabupaten ini. Segera umumkan," pintanya
Desakan itu disampaikan menyoroti ditundanya pengumuman pengangkatan tenaga honorer dan PPPK di Kabupaten Manokwari Selatan.
Baca juga: Ini Penampakan Situasi Manokwari Selatan Pasca Amuk Massa Pecah
"Sebagai perwakilan tenaga honorer di Kabupaten Manokwari Selatan, mewakili honorer dari distrik-distrik dan perwakilan SKPD kami memohon kepada Pemerintah dalam hal ini Bapak Bupati dan pihak BKSDM menindaklanjuti apa yang menjadi pernyataan sikap kami tenaga honorer terkait 116 PNS dan 500 P3K untuk segera diumumkan," kata Ketua Tim Kelompok Honorer Manokwari Selatan, Fredik Inden, Kamis (8/8/2024).
Dia mengingatkan persoalan pengangkatan honorer maupun PPPK harus segera diselesaikan sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Pasalnya di masa politik hal ini bisa saja menjadi pemicu.
"Suasa ini jangan menimbulkan hal- hal yang tidak diinginkan. Sehingga kami harap pemerintah melihat hak-hak kami untuk kita sama -sama menjaga Kamtibmas di Kabupaten ini. Segera umumkan," pintanya
Lihat Juga :
