Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Demo Warga Gresik Tolak Terminal Bongkar Muat Batubara Ricuh
loading...
Warga dari tiga desa yang menggelar unjuk rasa pengoperasian terminal bongkar muat batubara ricuh dengan petugas. Foto/INEWSTv/Agus Ismanto
A
A
A
GRESIK - Unjuk rasa ratusan warga menolak pengoperasian terminal bongkar muat truk pengangkut batubara milik PT Gresik Jasa Tama (GJT) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur , berakhir ricuh.
Aksi protes warga terjadi saat PT GJT kembali mengoperasikan terminal bongkar muat batubara setelah sempat berhenti selama 8 bulan. (BACA JUGA: Pijar Lampu Warga Kota Pahlawan Dari Benderang Sampah )
Warga menolak karena menilai pengoperasian terminal bongkar muat batubara itu dapat menyebabkan debu yang mengganggu kesehatan. (BACA JUGA: Komnas Perlindungan Anak Minta Pendeta Hanny Dituntut Maksimal )
Kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa mencoba menghentikan kendaraan truk pengangkut batubara yang melintas di ruas Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kemuteran, Kecamatan Gresik Kota, Kabupaten Gresik. (BACA JUGA: Cemburu Ada Aroma Sperma di Kursi, Pemuda Ini Bunuh Janda Cantik )
Petugas kepolisian dari Polres Gresik yang mengamankan aksi unjuk rasa menghadang dan menghalau pengunjukrasa. Akibatnya mereka terlibat aksi saling dorong hingga nyaris bentrok.
Emosi pengunjuk rasa akhirnya reda setelah Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto menemui dan mengajak berunding.
Dalam aksinya, pengunjuk rasa warga dari Desa Kroman, Kemuteran, dan Lumpur menolak kembali beroperasinya terminal bongkar muat batubara milik PT Gresik Jasa Tama (GJT).
"Hentikan aktivitas bongkar muat batubara. Kami menuntut PT GJT pindah dari Pelabuhan Gresik karena aktivitas bongkar muat batubara menimbulkan polusi lingkungan sehingga berdampak terhadap kesehatan warga sekitar," kata Andre, salah seorang pengunjuk rasa.
Direktur Utama PT GJT Rudi Djaja mengatakan, pengoperasi kembali terminal bongkar muat batubara telah sesuai master plan Pelabuhan Gresik, sehingga tidak bisa seenaknya dipindahkan ke tempat lain.
"PT GJT telah mengantongi izin amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) untuk mendukung laju investasi dan mendorong perekonomian nasional," kata Rudi Djaja.
Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto mengatakan, Polres Gresik menerjunkan sebanyak 400 personel untuk pengaman aksi unjuk rasa agar kondusif.
Aksi protes warga terjadi saat PT GJT kembali mengoperasikan terminal bongkar muat batubara setelah sempat berhenti selama 8 bulan. (BACA JUGA: Pijar Lampu Warga Kota Pahlawan Dari Benderang Sampah )
Warga menolak karena menilai pengoperasian terminal bongkar muat batubara itu dapat menyebabkan debu yang mengganggu kesehatan. (BACA JUGA: Komnas Perlindungan Anak Minta Pendeta Hanny Dituntut Maksimal )
Kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa mencoba menghentikan kendaraan truk pengangkut batubara yang melintas di ruas Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kemuteran, Kecamatan Gresik Kota, Kabupaten Gresik. (BACA JUGA: Cemburu Ada Aroma Sperma di Kursi, Pemuda Ini Bunuh Janda Cantik )
Petugas kepolisian dari Polres Gresik yang mengamankan aksi unjuk rasa menghadang dan menghalau pengunjukrasa. Akibatnya mereka terlibat aksi saling dorong hingga nyaris bentrok.
Emosi pengunjuk rasa akhirnya reda setelah Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto menemui dan mengajak berunding.
Dalam aksinya, pengunjuk rasa warga dari Desa Kroman, Kemuteran, dan Lumpur menolak kembali beroperasinya terminal bongkar muat batubara milik PT Gresik Jasa Tama (GJT).
"Hentikan aktivitas bongkar muat batubara. Kami menuntut PT GJT pindah dari Pelabuhan Gresik karena aktivitas bongkar muat batubara menimbulkan polusi lingkungan sehingga berdampak terhadap kesehatan warga sekitar," kata Andre, salah seorang pengunjuk rasa.
Direktur Utama PT GJT Rudi Djaja mengatakan, pengoperasi kembali terminal bongkar muat batubara telah sesuai master plan Pelabuhan Gresik, sehingga tidak bisa seenaknya dipindahkan ke tempat lain.
"PT GJT telah mengantongi izin amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) untuk mendukung laju investasi dan mendorong perekonomian nasional," kata Rudi Djaja.
Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto mengatakan, Polres Gresik menerjunkan sebanyak 400 personel untuk pengaman aksi unjuk rasa agar kondusif.
(awd)
Explore More