DPRD Jateng Tolak Realokasi Anggaran 10 Program Prioritas Pj Gubernur
loading...
A
A
A
“Ini akan berpotensi dan berdampak sangat serius di masyarakat, khususnya kepada (sekira) 250 ribu guru keagamaan yang telah mengabdi tanpa pamrih di bidang pendidikan non-formal selama ini,” tambahnya.
Dia menyebut, tambahan insentif bagi mereka hanya sebesar Rp100 ribu per bulan.
“Jika ini dihilangkan akan sangat mengganggu rasa kemanusiaan,” sambungnya.
Meskipun jauh dari cukup, dia mengatakan keadilan sektor pendidikan selama ini telah tegak dengan munculnya anggaran BOS Daerah Jateng.
Selama 5 tahun terakhir, akreditasi A mendapat Rp150 ribu per siswa per tahun, akreditasi B Rp250 ribu per siswa per tahun dan akreditasi C memperoleh Rp500 ribu per siswa per tahun.
Total anggaran BOS daerah selama ini hanya sebesar sekitar Rp150 miliar per tahun, sedangkan untuk bantuan operasional pendidikan (BOP) siswa negeri sebesar Rp800 miliar per tahun.
“Dengan BOP, siswa SMAN/SMKN/SLBN telah digratiskan, jika BOS daerah akan dihilangkan, maka akan sangat mengusik rasa keadilan kita terhadap dunia pendidikan di Jateng,” ujarnya.
Dia menyebut, tambahan insentif bagi mereka hanya sebesar Rp100 ribu per bulan.
“Jika ini dihilangkan akan sangat mengganggu rasa kemanusiaan,” sambungnya.
Meskipun jauh dari cukup, dia mengatakan keadilan sektor pendidikan selama ini telah tegak dengan munculnya anggaran BOS Daerah Jateng.
Selama 5 tahun terakhir, akreditasi A mendapat Rp150 ribu per siswa per tahun, akreditasi B Rp250 ribu per siswa per tahun dan akreditasi C memperoleh Rp500 ribu per siswa per tahun.
Total anggaran BOS daerah selama ini hanya sebesar sekitar Rp150 miliar per tahun, sedangkan untuk bantuan operasional pendidikan (BOP) siswa negeri sebesar Rp800 miliar per tahun.
“Dengan BOP, siswa SMAN/SMKN/SLBN telah digratiskan, jika BOS daerah akan dihilangkan, maka akan sangat mengusik rasa keadilan kita terhadap dunia pendidikan di Jateng,” ujarnya.
(shf)
Explore More