DPRD Jateng Tolak Realokasi Anggaran 10 Program Prioritas Pj Gubernur
Senin, 20 November 2023 - 11:30 WIB
loading...
Ketua DPRD Jateng Sumanto menjelaskan semua fraksi di DPRD Jateng menolak rencana realokasi anggaran 10 program prioritas dari Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana. Foto/MPI/Eka Setiawan
A
A
A
SEMARANG - Ketua DPRD Jateng Sumanto menyebut semua fraksi alias 8 fraksi di DPRD Jateng menolak rencana realokasi anggaran KUA PPAS RAPBD Jateng tahun 2024 dari Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana terkait 10 program prioritas.
“Semua fraksi tidak setuju, masih dibahas, nanti kesepakatannya seperti apa,” ungkap Sumanto di Panti Marhen Kantor DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jateng, Kota Semarang, Minggu (19/11/2023).
Baca juga: Pesan Ganjar Pranowo ke Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana: Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi
Sumanto mengatakan itu adalah dinamika pembahasan anggaran yang ada di DPRD Jateng. Dewan akan melakukan koreksi anggaran yang direalokasi Pemprov Jateng.
Anggaran yang akan direalokasi Pemprov Jateng di antaranya; insentif guru keagamaan Rp247,2 miliar, anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem Rp243,4 miliar, anggaran bantuan operasional sekolah daerah Rp142,8 miliar, anggaran Bina Marga Rp200 miliar hingga anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp80 miliar.
Totalnya sekira Rp2,4 triliun ditolak Dewan sebab menggunakan anggaran yang sudah disepakati dan dijalankan sebelumnya oleh Pemprov bersama DPRD Jateng.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Masruhan Samsurie menegaskan menolak rencana dihapusnya anggaran insentif guru keagamaan, seperti guru madrasah, TPQ hingga pondok pesantren.
Baca juga: Bey Machmudin Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Jabar dan Nana Sudjana Pj Gubernur Jateng Gantikan Ganjar
Termasuk pula anggaran BOS Daerah Jateng pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp142 miliar dan BOS daerah untuk siswa madrasah Aliyah negeri dan swasta sebesar Rp27 miliar.
“Ini akan berpotensi dan berdampak sangat serius di masyarakat, khususnya kepada (sekira) 250 ribu guru keagamaan yang telah mengabdi tanpa pamrih di bidang pendidikan non-formal selama ini,” tambahnya.
Dia menyebut, tambahan insentif bagi mereka hanya sebesar Rp100 ribu per bulan.
“Jika ini dihilangkan akan sangat mengganggu rasa kemanusiaan,” sambungnya.
Meskipun jauh dari cukup, dia mengatakan keadilan sektor pendidikan selama ini telah tegak dengan munculnya anggaran BOS Daerah Jateng.
Selama 5 tahun terakhir, akreditasi A mendapat Rp150 ribu per siswa per tahun, akreditasi B Rp250 ribu per siswa per tahun dan akreditasi C memperoleh Rp500 ribu per siswa per tahun.
Total anggaran BOS daerah selama ini hanya sebesar sekitar Rp150 miliar per tahun, sedangkan untuk bantuan operasional pendidikan (BOP) siswa negeri sebesar Rp800 miliar per tahun.
“Dengan BOP, siswa SMAN/SMKN/SLBN telah digratiskan, jika BOS daerah akan dihilangkan, maka akan sangat mengusik rasa keadilan kita terhadap dunia pendidikan di Jateng,” ujarnya.
“Semua fraksi tidak setuju, masih dibahas, nanti kesepakatannya seperti apa,” ungkap Sumanto di Panti Marhen Kantor DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jateng, Kota Semarang, Minggu (19/11/2023).
Baca juga: Pesan Ganjar Pranowo ke Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana: Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi
Sumanto mengatakan itu adalah dinamika pembahasan anggaran yang ada di DPRD Jateng. Dewan akan melakukan koreksi anggaran yang direalokasi Pemprov Jateng.
Anggaran yang akan direalokasi Pemprov Jateng di antaranya; insentif guru keagamaan Rp247,2 miliar, anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem Rp243,4 miliar, anggaran bantuan operasional sekolah daerah Rp142,8 miliar, anggaran Bina Marga Rp200 miliar hingga anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp80 miliar.
Totalnya sekira Rp2,4 triliun ditolak Dewan sebab menggunakan anggaran yang sudah disepakati dan dijalankan sebelumnya oleh Pemprov bersama DPRD Jateng.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Masruhan Samsurie menegaskan menolak rencana dihapusnya anggaran insentif guru keagamaan, seperti guru madrasah, TPQ hingga pondok pesantren.
Baca juga: Bey Machmudin Ditunjuk Jadi Pj Gubernur Jabar dan Nana Sudjana Pj Gubernur Jateng Gantikan Ganjar
Termasuk pula anggaran BOS Daerah Jateng pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp142 miliar dan BOS daerah untuk siswa madrasah Aliyah negeri dan swasta sebesar Rp27 miliar.
“Ini akan berpotensi dan berdampak sangat serius di masyarakat, khususnya kepada (sekira) 250 ribu guru keagamaan yang telah mengabdi tanpa pamrih di bidang pendidikan non-formal selama ini,” tambahnya.
Dia menyebut, tambahan insentif bagi mereka hanya sebesar Rp100 ribu per bulan.
“Jika ini dihilangkan akan sangat mengganggu rasa kemanusiaan,” sambungnya.
Meskipun jauh dari cukup, dia mengatakan keadilan sektor pendidikan selama ini telah tegak dengan munculnya anggaran BOS Daerah Jateng.
Selama 5 tahun terakhir, akreditasi A mendapat Rp150 ribu per siswa per tahun, akreditasi B Rp250 ribu per siswa per tahun dan akreditasi C memperoleh Rp500 ribu per siswa per tahun.
Total anggaran BOS daerah selama ini hanya sebesar sekitar Rp150 miliar per tahun, sedangkan untuk bantuan operasional pendidikan (BOP) siswa negeri sebesar Rp800 miliar per tahun.
“Dengan BOP, siswa SMAN/SMKN/SLBN telah digratiskan, jika BOS daerah akan dihilangkan, maka akan sangat mengusik rasa keadilan kita terhadap dunia pendidikan di Jateng,” ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
