DPRD Jateng Tolak Realokasi Anggaran 10 Program Prioritas Pj Gubernur
loading...
Ketua DPRD Jateng Sumanto menjelaskan semua fraksi di DPRD Jateng menolak rencana realokasi anggaran 10 program prioritas dari Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana. Foto/MPI/Eka Setiawan
A
A
A
SEMARANG - Ketua DPRD Jateng Sumanto menyebut semua fraksi alias 8 fraksi di DPRD Jateng menolak rencana realokasi anggaran KUA PPAS RAPBD Jateng tahun 2024 dari Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana terkait 10 program prioritas.
“Semua fraksi tidak setuju, masih dibahas, nanti kesepakatannya seperti apa,” ungkap Sumanto di Panti Marhen Kantor DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jateng, Kota Semarang, Minggu (19/11/2023).
Sumanto mengatakan itu adalah dinamika pembahasan anggaran yang ada di DPRD Jateng. Dewan akan melakukan koreksi anggaran yang direalokasi Pemprov Jateng.
Anggaran yang akan direalokasi Pemprov Jateng di antaranya; insentif guru keagamaan Rp247,2 miliar, anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem Rp243,4 miliar, anggaran bantuan operasional sekolah daerah Rp142,8 miliar, anggaran Bina Marga Rp200 miliar hingga anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp80 miliar.
Totalnya sekira Rp2,4 triliun ditolak Dewan sebab menggunakan anggaran yang sudah disepakati dan dijalankan sebelumnya oleh Pemprov bersama DPRD Jateng.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Masruhan Samsurie menegaskan menolak rencana dihapusnya anggaran insentif guru keagamaan, seperti guru madrasah, TPQ hingga pondok pesantren.
Termasuk pula anggaran BOS Daerah Jateng pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp142 miliar dan BOS daerah untuk siswa madrasah Aliyah negeri dan swasta sebesar Rp27 miliar.
“Semua fraksi tidak setuju, masih dibahas, nanti kesepakatannya seperti apa,” ungkap Sumanto di Panti Marhen Kantor DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jateng, Kota Semarang, Minggu (19/11/2023).
Sumanto mengatakan itu adalah dinamika pembahasan anggaran yang ada di DPRD Jateng. Dewan akan melakukan koreksi anggaran yang direalokasi Pemprov Jateng.
Anggaran yang akan direalokasi Pemprov Jateng di antaranya; insentif guru keagamaan Rp247,2 miliar, anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem Rp243,4 miliar, anggaran bantuan operasional sekolah daerah Rp142,8 miliar, anggaran Bina Marga Rp200 miliar hingga anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rp80 miliar.
Totalnya sekira Rp2,4 triliun ditolak Dewan sebab menggunakan anggaran yang sudah disepakati dan dijalankan sebelumnya oleh Pemprov bersama DPRD Jateng.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng Masruhan Samsurie menegaskan menolak rencana dihapusnya anggaran insentif guru keagamaan, seperti guru madrasah, TPQ hingga pondok pesantren.
Termasuk pula anggaran BOS Daerah Jateng pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp142 miliar dan BOS daerah untuk siswa madrasah Aliyah negeri dan swasta sebesar Rp27 miliar.
Lihat Juga :
