Bawaslu Janji Proses Hukum Penyebar Hoaks di Pemilu 2024

MAKASSAR - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja berjanji bakal menindak tegas masyarakat maupun kader partai politik yang melakukan kecurangan saat kontestasi Pemilu 2024. Termasuk, mengenai tindak pidana Pemilu hingga penyebaran hoaks.

Penegasan itu dikatakan Bagja dalam rapat kerja nasional (Rakernas) ke-IV dari 24 – 26 Agustus 2023 Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (28/8/2023).



Menurut Bagja, pihaknya merupakan pintu masuk atas semua pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu. Sebab, Bawaslu menerima laporan dan melakukan kajian terhadap pelanggaran dalam pemilihan umum.

”Hasil dari pengkajiannya, Bawaslu dapat berupa 2 hal, yakni penanganan dihentikan atau diteruskan kepada instansi lain yang berwenang,” kata Bagja dalam keterangannya, Senin (28/8/2023)



Dalam melakukan kajian pelanggaran, Bawaslu dapat meminta keterangan para pihak. Batas waktu melakukan kajian ini berbeda antara Pemilu dan pemilihan.

”Ketika Pemilu batas waktunya paling lama 14 hari kerja, sedangkan pada pemilihan paling lama 5 hari kalender,” imbuhnya.



Dalam konteks penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu melakukan penanganan secara bersama-sama dengan polisi dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam video pengantar seminar mengatakan, konflik akan sangat mungkin terjadi baik dari peserta maupun di luar peserta. Sehingga, Ia meminta seluruh elemen masyarakat untuk meredam penyebaran hoaks.

“Masyarakat maupun peserta harus berkampanye secara sehat dan baik, kampanye negatif dan hoaks harus dihindari sebab ini yang menjadi akar konflik di Pemilu,” katanya.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan Zet Tadung Allo mengatakan, kejaksaan sebagai penegak hukum telah melakukan sejumlah optimalisasi peran dalam mendukung Pemilu 2024 nanti agar berjalan baik dan aman.

“Mungkin teman-teman dengar bahwa Kejaksaan menunda pemeriksaan kasus ke semua peserta pemilu. Sebenarnya hal yang harus diluruskan bahwa ini dilakukan sebagai upaya mencegah konflik itu terjadi,” tuturnya.

”Jangan sampai akibat pemeriksaan, orang-orang dari peserta pemilu terpancing sehingga bisa menimbulkan konflik namun semua kasus tetap akan diproses kejaksaan. Meski demikian kasus hukum itu tetap berlanjut tanpa pandang bulu,” pungkasnya.