Selamatkan Ekonomi Jabar, Pemerintah Didesak Kucurkan Kredit Ringan bagi UMKM

Selain modal kerja, ungkap dia, pemerintah juga harus menunjukkan langkah kongkretnya terhadap permintaan produk UMKM. Tidak hanya mempertemukan pelaku UMKM dalam format pelatihan bisnis dan digitalisasi semata, namun juga memberikan anggaran pembelanjaan daerah melalui UMKM secara nyata.

"Sehingga, pemerintah turut menjadi offtaker dalam membelanjakan barang dan jasa dari para pelaku UMKM melalui anggaran APBN, APBD, BUMN, dan BUMD," ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Jabar Surya Batara Kartika mengatakan, penawaran (supply) dan permintaan (demand) harus tetap terjaga dalam upaya pemulihan ekonomi Jabar.

Mengingat program dan kebijakan pemerintah kini mulai berfokus pada pemulihan ekonomi nasional dan regional dengan memprioritaskan UMKM secara spesifik, pihaknya berharap, implementasi pemulihan ekonomi Jabar segera terealisasi dan termonitor dengan baik.

"Terutama gelontoran modal pinjaman bantuan UMKM dengan bunga rendah dan syarat ringan harus dapat dilaksanakan," kata Surya.

"Jika pemerintah tidak lebih dekat dan mendalam pada tataran implementasi, maka ancaman resesi ekonomin bisa dipastikan semakin terasa," ujar dia.

Hipmi Jabar juga berharap, tutur Surya, Pemprov Jabar melalui bank pembangunan daerah atau bank daerah di setiap kabupaten/kota segera memberikan intruksi fokus mempercepat penyaluran bantuan modal kerja bagi UMKM, agar stimulus itu dapat menggerakkan dan menyelamatkan ekonomi Jabar.

"Selain itu, tidak mempersulit proses pengajuan modal kerja baru bagi para pelaku UMKM di berbagai sektor usaha," tandas Surya.