Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Sebut Kasus HIV/AIDS Terjadi Penurunan pada 2024
loading...
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan, menekankan pentingnya pelibatan semua pihak untuk menekan penyebaran HIV/AIDS
A
A
A
BOGOR - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan, menekankan pentingnya pelibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga kesehatan, dalam upaya menekan penyebaran HIV/AIDS di Jawa Barat.
Menurut data terbaru dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, jumlah kasus HIV/AIDS pada 2023 tercatat sebanyak 9.710, yang menurun menjadi 8.886 kasus pada 2024. Penurunan ini juga terlihat pada penderita perempuan, dari 2.464 orang pada 2023 menjadi 2.121 orang pada 2024. Selain itu, kasus ibu hamil positif HIV/AIDS turun dari 560 kasus pada 2023 menjadi 275 kasus pada 2024.
Sementara laporan Kota Bogor menyebutkan mulai dari Januari hingga Oktober 2024 terdapat 338 kasus HIV dan 123 kasus AIDS. Ini sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu HIV 443 AIDS 177 kasus. Sedangkan, mayoritas penderita HIV AIDS berada pada usia 25-29 yang mencapai 63 persen. Kemudian usia 20-24 21,6 persen, dan diikuti lebih dari 50 tahun 8,6 persen.
Meski menunjukkan tren penurunan, Iwan yang juga menjabat sebagai Bendahara DPW PKS Jawa Barat mengingatkan kasus HIV/AIDS tetap ditemukan setiap tahun. Iwan menegaskan perlunya penguatan upaya mitigasi agar penurunan ini dapat berlangsung secara konsisten.
“Penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif masyarakat, untuk memutus rantai penyebaran HIV/AIDS,” ujar Iwan, Senin (23/12/2024).
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah deteksi dini melalui pengetesan pada kelompok populasi kunci, seperti ibu hamil dan individu yang berisiko tinggi. Deteksi dini memungkinkan penderita mendapatkan akses cepat ke layanan kesehatan yang tersedia.
Hingga saat ini, terdapat 384 fasilitas kesehatan di Jawa Barat, termasuk rumah sakit dan puskesmas, yang memberikan layanan pengobatan HIV/AIDS. Selain itu, seluruh fasilitas ini menyediakan tes HIV secara gratis bagi masyarakat. Pemerintah juga mendistribusikan obat antiretroviral (ARV) tanpa biaya melalui program nasional.
“Data dari tes digunakan untuk menentukan langkah penanganan dan pengobatan lebih lanjut, sehingga layanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal,” kata Iwan.
Menurut data terbaru dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, jumlah kasus HIV/AIDS pada 2023 tercatat sebanyak 9.710, yang menurun menjadi 8.886 kasus pada 2024. Penurunan ini juga terlihat pada penderita perempuan, dari 2.464 orang pada 2023 menjadi 2.121 orang pada 2024. Selain itu, kasus ibu hamil positif HIV/AIDS turun dari 560 kasus pada 2023 menjadi 275 kasus pada 2024.
Sementara laporan Kota Bogor menyebutkan mulai dari Januari hingga Oktober 2024 terdapat 338 kasus HIV dan 123 kasus AIDS. Ini sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu HIV 443 AIDS 177 kasus. Sedangkan, mayoritas penderita HIV AIDS berada pada usia 25-29 yang mencapai 63 persen. Kemudian usia 20-24 21,6 persen, dan diikuti lebih dari 50 tahun 8,6 persen.
Meski menunjukkan tren penurunan, Iwan yang juga menjabat sebagai Bendahara DPW PKS Jawa Barat mengingatkan kasus HIV/AIDS tetap ditemukan setiap tahun. Iwan menegaskan perlunya penguatan upaya mitigasi agar penurunan ini dapat berlangsung secara konsisten.
“Penanganan HIV/AIDS tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif masyarakat, untuk memutus rantai penyebaran HIV/AIDS,” ujar Iwan, Senin (23/12/2024).
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah deteksi dini melalui pengetesan pada kelompok populasi kunci, seperti ibu hamil dan individu yang berisiko tinggi. Deteksi dini memungkinkan penderita mendapatkan akses cepat ke layanan kesehatan yang tersedia.
Hingga saat ini, terdapat 384 fasilitas kesehatan di Jawa Barat, termasuk rumah sakit dan puskesmas, yang memberikan layanan pengobatan HIV/AIDS. Selain itu, seluruh fasilitas ini menyediakan tes HIV secara gratis bagi masyarakat. Pemerintah juga mendistribusikan obat antiretroviral (ARV) tanpa biaya melalui program nasional.
“Data dari tes digunakan untuk menentukan langkah penanganan dan pengobatan lebih lanjut, sehingga layanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal,” kata Iwan.
Lihat Juga :
