Selamatkan Ekonomi Jabar, Pemerintah Didesak Kucurkan Kredit Ringan bagi UMKM

BANDUNG - Pemerintah diminta segera mengucurkan kredit murah bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) demi menyelamatkan perekonomian Jabar yang terpuruk akibat pandemi COVID-19.

Tim Gugus Tugas Kewirausahaan Provinsi Jabar Fardi N Anafi mengatakan, pandemi COVID-19 telah menyebabkan UMKM menjadi sektor yang terdampak cukup parah. (BACA JUGA: UMKM Sudah, Giliran Korporasi Dapat Jaminan Kredit Modal Kerja )

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Jabar, sekitar 37.200 UKM di Jabar terdampak langsung COVID-19. Bahkan, 40% di antaranya terpaksa menutup usahanya secara total. (BACA JUGA: Selamatkan UMKM, Pemerintah Titip Dana Rp36 Triliun ke Bank Himbara )

"Krisis (ekonomi) 1997 dan krisis 2008 diselamatkan oleh sektor UMKM sebagai sektor yang mampu bertahan dalam krisis. Berbeda dengan kondisi COVID-19 yang berdampak ekonomi kepada seluruh sektor, bahkan UMKM menjadi sektor yang terdampak cukup parah," kata Fardi di Bandung, Jumat (24/7/2020).

Fardi yang juga perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jabar itu, UMKM berkontribusi sekitar 97% terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. (BISA DIKLIK: Terdampak Pandemi COVID-19, Kinerja Ekspor Jabar Terus Melorot )

Artinya, jika UMKM terdampak, daya beli baik masyarakat di tingkat nasional maupun regional Jabar pun berpotensi menurun.

Oleh karenanya, pemerintah harus secara total dan maksimal mengupayakan UMKM agar tetap bertahan dan tumbuh di tengah pandemi COVID-19, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi di Jabar.

"Apalagi, Jabar merupakan provinsi dengan Jumlah populasi terbanyak di Indonesia dan tentunya jumlah UMKM terbanyak di Indonesia," ujar dia.

Fardi menuturkan, upaya yang dapat dilakukan pemerintah, yakni menjaga agar modal kerja UMKM dapat tersalurkan, sehingga UMKM masih mampu menjalankan operasionalnya, termasuk menggaji karyawannya.

"Modal kerja ini adalah dana murah dengan rate yang rendah yang diharapkan bisa hadir melalui bank daerah melalui direktorat khusus UMKM," tutur Fardi.

Selain modal kerja, ungkap dia, pemerintah juga harus menunjukkan langkah kongkretnya terhadap permintaan produk UMKM. Tidak hanya mempertemukan pelaku UMKM dalam format pelatihan bisnis dan digitalisasi semata, namun juga memberikan anggaran pembelanjaan daerah melalui UMKM secara nyata.

"Sehingga, pemerintah turut menjadi offtaker dalam membelanjakan barang dan jasa dari para pelaku UMKM melalui anggaran APBN, APBD, BUMN, dan BUMD," ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi Jabar Surya Batara Kartika mengatakan, penawaran (supply) dan permintaan (demand) harus tetap terjaga dalam upaya pemulihan ekonomi Jabar.

Mengingat program dan kebijakan pemerintah kini mulai berfokus pada pemulihan ekonomi nasional dan regional dengan memprioritaskan UMKM secara spesifik, pihaknya berharap, implementasi pemulihan ekonomi Jabar segera terealisasi dan termonitor dengan baik.

"Terutama gelontoran modal pinjaman bantuan UMKM dengan bunga rendah dan syarat ringan harus dapat dilaksanakan," kata Surya.

"Jika pemerintah tidak lebih dekat dan mendalam pada tataran implementasi, maka ancaman resesi ekonomin bisa dipastikan semakin terasa," ujar dia.

Hipmi Jabar juga berharap, tutur Surya, Pemprov Jabar melalui bank pembangunan daerah atau bank daerah di setiap kabupaten/kota segera memberikan intruksi fokus mempercepat penyaluran bantuan modal kerja bagi UMKM, agar stimulus itu dapat menggerakkan dan menyelamatkan ekonomi Jabar.

"Selain itu, tidak mempersulit proses pengajuan modal kerja baru bagi para pelaku UMKM di berbagai sektor usaha," tandas Surya.