Proyek PLTU Timor 1 Sudah Sesuai Peraturan dan Perizinan
Senin, 29 Juni 2020 - 13:56 WIB
PT PP menerima dan menampung aspirasi keluhan petani rumput laut di Pantai Oesina, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. (Foto/Ist)
KUPANG - PT PP menerima dan menampung aspirasi keluhan petani rumput laut di Pantai Oesina, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur.
Selama ini hubungan PT PP dan masyarakat Dusun Panaf dalam kondisi kondusif dan baik.
Aspirasi petani rumput laut ini terkait kabar miring yang menyebutkan proyek PLTU Timor 1 yang digarap PT PP mengganggu aktivitas petani rumput laut.
Nurlistyo Hadi selaku SVP EPC Division Perseroan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/6/2020) menyebutkan berdasarkan kondisi tersebut, perseroan telah melakukan tanggapan dan menindaklanjuti keluhan para petani. (BACA JUGA: Hutan di Pelalawan Riau Terbakar, Dua Heli Dikerahkan)
"Pada tanggal 16 Mei 2020 lalu tim langsung menemui para petani dan melakukan pengecekan bersama. Proses pemeriksaan pun dilakukan dengan melibatkan BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) setempat. Perseroan melakukan pemeriksaan bersama warga dengan menemuinya langsung dan telah tercapai kesepakatan dengan warga tersebut," kata dia.
Saat ini, hubungan antara tim proyek dengan masyarakat Dusun Panaf dalam kondisi kondusif dan baik.
Dia juga mengungkapkan posisi lokasi proyek PLTU Timor 1 terhadap rumah warga sekitar yang terdekat berjarak relatif jauh.
Kegiatan pembangunan proyek PLTU Timor 1 telah disetujui berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 56/SKEP/Bid.1/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 668/09/DMP-PTSP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan Keputusan Kepala Dinas Penanamen Modal dan Pelayanan TErpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 669/10/DMP-PTSP/2017 tanggal 18 Agustus 2017. (BACA JUGA: Demo Tolak TKA asal China, Kantor Imigrasi Kendari Dilempari Sampah)
“Jadi lokasi tersebut sudah cukup jauh untuk memberikan dampak minimal terhadap area rumput laut. Sehingga tidak akan terdapat dampak yang cukup besar atau maksimal terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” ujar Nurlistyo.
Selama ini hubungan PT PP dan masyarakat Dusun Panaf dalam kondisi kondusif dan baik.
Aspirasi petani rumput laut ini terkait kabar miring yang menyebutkan proyek PLTU Timor 1 yang digarap PT PP mengganggu aktivitas petani rumput laut.
Nurlistyo Hadi selaku SVP EPC Division Perseroan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/6/2020) menyebutkan berdasarkan kondisi tersebut, perseroan telah melakukan tanggapan dan menindaklanjuti keluhan para petani. (BACA JUGA: Hutan di Pelalawan Riau Terbakar, Dua Heli Dikerahkan)
"Pada tanggal 16 Mei 2020 lalu tim langsung menemui para petani dan melakukan pengecekan bersama. Proses pemeriksaan pun dilakukan dengan melibatkan BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) setempat. Perseroan melakukan pemeriksaan bersama warga dengan menemuinya langsung dan telah tercapai kesepakatan dengan warga tersebut," kata dia.
Saat ini, hubungan antara tim proyek dengan masyarakat Dusun Panaf dalam kondisi kondusif dan baik.
Dia juga mengungkapkan posisi lokasi proyek PLTU Timor 1 terhadap rumah warga sekitar yang terdekat berjarak relatif jauh.
Kegiatan pembangunan proyek PLTU Timor 1 telah disetujui berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 56/SKEP/Bid.1/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017, Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 668/09/DMP-PTSP/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dan Keputusan Kepala Dinas Penanamen Modal dan Pelayanan TErpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 669/10/DMP-PTSP/2017 tanggal 18 Agustus 2017. (BACA JUGA: Demo Tolak TKA asal China, Kantor Imigrasi Kendari Dilempari Sampah)
“Jadi lokasi tersebut sudah cukup jauh untuk memberikan dampak minimal terhadap area rumput laut. Sehingga tidak akan terdapat dampak yang cukup besar atau maksimal terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” ujar Nurlistyo.
(vit)
tulis komentar anda