Retribusi Sampah Dua Kecamatan di Makassar Minim, Harus Kejar Target Bulan Depan
Kamis, 28 Juli 2022 - 10:18 WIB
Sekretaris Bapenda Makassar, Muhammad Fuad Arfandi berharap, seiring membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi, penerimaan retribusi, khususnya sampah bisa digenjot kembali.
"Kalau melihat kondisi pandemi sekarang, perekonomian sudah mulai bergerak, mulai berputar kembali. Rumah makan, hotel-hotel juga yang awalnya masih tutup sudah mulai juga beraktivitas kembali makanya diharapkan retribusi itu bisa dimaksimalkan lagi," bebernya.
Di samping itu, pihaknya kini juga mendorong pembayaran retribusi menggunakan sistem non tunai dengan memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Diharapkan, dengan metode ini bisa mencegah kebocoran pendapatan dan penarikan retribusi bisa maksimal.
"Itu kan amanah dari pemerintah pusat melalui Bank Indonesia. Kami sudah mulai dorong bagaimana elektronifikasi transaksi pada pemerintah daerah," katanya.
Dalam waktu dekat ini, sosialisasi akan dilakukan untuk membiasakan masyarakat menggunakan transaksi non tunai, dimulai dari jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebenarnya secara fisik ini sudah ada di kecamatan cuman secara visual Insyaallah tunggu Bapak pulang kita bikinkan edarannya ke seluruh SKPD untuk meminta SKPD memulai mencoba untuk menggunakan QRIS.
"Kami akan bikinkan surat edaran ke seluruh OPD, minta mereka membuat imbauan ke seluruh wajib pajaknya, seluruh wajib retribusi, bahwa sekarang pemerintah kota sudah memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi melalui QRIS," jelas Fuad.
Berdasarkan data per 20 Juli 2022, realisasi pendapatan 14 kecamatan, yaitu Kecamatan Mariso 22,31 persen atau Rp343 juta dari target Rp1,5 miliar, Kecamatan Mamajang 9,07 persen atau Rp226 juta dari target Rp2,5 miliar.
Kecamatan Tamalate 22,51 persen atau Rp787 juta dari target Rp3,5 miliar, Kecamatan Rappocini 44,41 persen atau Rp1,1 miliar dari target Rp3,3 miliar, Kecamatan Makassar 22,62 persen atau Rp520 juta dari Rp2,3 miliar, Kecamatan Ujung Pandang 14,84 persen atau Rp489 juta dari target Rp3,3 miliar.
"Kalau melihat kondisi pandemi sekarang, perekonomian sudah mulai bergerak, mulai berputar kembali. Rumah makan, hotel-hotel juga yang awalnya masih tutup sudah mulai juga beraktivitas kembali makanya diharapkan retribusi itu bisa dimaksimalkan lagi," bebernya.
Di samping itu, pihaknya kini juga mendorong pembayaran retribusi menggunakan sistem non tunai dengan memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Diharapkan, dengan metode ini bisa mencegah kebocoran pendapatan dan penarikan retribusi bisa maksimal.
"Itu kan amanah dari pemerintah pusat melalui Bank Indonesia. Kami sudah mulai dorong bagaimana elektronifikasi transaksi pada pemerintah daerah," katanya.
Dalam waktu dekat ini, sosialisasi akan dilakukan untuk membiasakan masyarakat menggunakan transaksi non tunai, dimulai dari jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebenarnya secara fisik ini sudah ada di kecamatan cuman secara visual Insyaallah tunggu Bapak pulang kita bikinkan edarannya ke seluruh SKPD untuk meminta SKPD memulai mencoba untuk menggunakan QRIS.
"Kami akan bikinkan surat edaran ke seluruh OPD, minta mereka membuat imbauan ke seluruh wajib pajaknya, seluruh wajib retribusi, bahwa sekarang pemerintah kota sudah memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi melalui QRIS," jelas Fuad.
Berdasarkan data per 20 Juli 2022, realisasi pendapatan 14 kecamatan, yaitu Kecamatan Mariso 22,31 persen atau Rp343 juta dari target Rp1,5 miliar, Kecamatan Mamajang 9,07 persen atau Rp226 juta dari target Rp2,5 miliar.
Kecamatan Tamalate 22,51 persen atau Rp787 juta dari target Rp3,5 miliar, Kecamatan Rappocini 44,41 persen atau Rp1,1 miliar dari target Rp3,3 miliar, Kecamatan Makassar 22,62 persen atau Rp520 juta dari Rp2,3 miliar, Kecamatan Ujung Pandang 14,84 persen atau Rp489 juta dari target Rp3,3 miliar.
tulis komentar anda