Bahas LKPJ, Dewan Pertanyakan Penurunan PAD dan Realisasi Fisik
Selasa, 19 April 2022 - 09:27 WIB
"Jangan kira kami tidak melakukan pengawasan hingga ke wilayah pegunungan. Saya sendiri yang akan turun. Seperti proyek pembangunan sarana kesehatan, takut, normalisasi sungai, kami akan turun memastikan kualitas pekerjaan para rekanan," ujarnya dengan nada tinggi.
"Pemerintah jangan asal tunjuk rekanan, jangan kira kami tidak pantau," lanjutnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palopo, Firmanzah DP, dalam kesempatan tersebut menjelaskan, setiap program pembangunan yang dijalankan mengutamakan kualitas.
"Tentu dalam penentuan rekanan ada mekanisme terlebih jika itu proyek tender, ada syarat yang mesti dipenuhi rekanan atau perusahaan, tidak asal tunjuk. Kami sangat bersyukur, jika DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik," ujar Firmanzah DP.
"Jika ditemukan ada kekeliruan atau kesalahan dalam sebuah program ini pula menjadi alasan kuat pemerintah melakukan evaluasi kepada mitra kerja atau rekanan," katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda, Raodahtul Jannah, menjelaskan sektor pendapatan yang mengalami penurunan siginfikan itu pajak hotel pada tahun 2021 serta pendapatan Dinas Perhubungan. "Hal ini secara umum masih disebabkan situasi pandemi Covid-19," sebutnya.
Kepala Bappeda mengakui, sejumlah pekerjaan fisik di Kota Palopo tidak sampai 100 persen, bahkan sebagian besar tidak selesai hingga 100 persen.
"Memang juga dananya tidak cair 100 persen kendalanya secara teknis akan dijelaskan OPD terkait. Kami di Bappeda setiap triwulan monitor, pada triwulan pertama alasannya belum masuk Syrup, masuk triwulan kedua itu alasannya masalah teknis begitu pula triwulan ketiga ataupun keempat," jelasnya.
"Kami laporkan rata-rata kegiatan sekira 92 persen tapi dananya kami bayarkan 90 persen, baik itu dari dana DAU, dana DAK termasuk dana transferan," lanjutnya.
"Pemerintah jangan asal tunjuk rekanan, jangan kira kami tidak pantau," lanjutnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palopo, Firmanzah DP, dalam kesempatan tersebut menjelaskan, setiap program pembangunan yang dijalankan mengutamakan kualitas.
"Tentu dalam penentuan rekanan ada mekanisme terlebih jika itu proyek tender, ada syarat yang mesti dipenuhi rekanan atau perusahaan, tidak asal tunjuk. Kami sangat bersyukur, jika DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik," ujar Firmanzah DP.
"Jika ditemukan ada kekeliruan atau kesalahan dalam sebuah program ini pula menjadi alasan kuat pemerintah melakukan evaluasi kepada mitra kerja atau rekanan," katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda, Raodahtul Jannah, menjelaskan sektor pendapatan yang mengalami penurunan siginfikan itu pajak hotel pada tahun 2021 serta pendapatan Dinas Perhubungan. "Hal ini secara umum masih disebabkan situasi pandemi Covid-19," sebutnya.
Kepala Bappeda mengakui, sejumlah pekerjaan fisik di Kota Palopo tidak sampai 100 persen, bahkan sebagian besar tidak selesai hingga 100 persen.
"Memang juga dananya tidak cair 100 persen kendalanya secara teknis akan dijelaskan OPD terkait. Kami di Bappeda setiap triwulan monitor, pada triwulan pertama alasannya belum masuk Syrup, masuk triwulan kedua itu alasannya masalah teknis begitu pula triwulan ketiga ataupun keempat," jelasnya.
"Kami laporkan rata-rata kegiatan sekira 92 persen tapi dananya kami bayarkan 90 persen, baik itu dari dana DAU, dana DAK termasuk dana transferan," lanjutnya.
tulis komentar anda