Sejak Belia Diponegoro Sudah Muak dengan Tekanan Politik Belanda ke Keraton Jogjakarta

Tekanan politik Belanda kepada Keraton Jogjakarta, membuat muak Pangeran Diponegoro sejak usianya masih belia. Hal inilah yang nampaknya membuat benih-benih perlawanan terhadap kesewenang-wenangan Belanda, tumbuh subur di dalam hati dan pikiran Pangeran Diponegoro.



Gubernur Jenderal Belanda ke-36 di Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, sering kali menekan Keraton Jogjakarta dengan kekuatan bersenjata guna memaksakan kehendaknya. Salah satunya, pada paruh pertama bulan Agustus 1808, sultan kedua Keraton Jogjakarta, dipaksa menerima aturan seremonial baru yang diberlakukan Daendels.



Peter Carey, dalam bukunya yang berjudul "Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785-1855", mengungkapkan, saat itu Belanda menuduh raja Jogjakarta itu kurang setia menegaskan bahwa segala perkara akan beres jika ia dapat berbicara dengan sultan secara pribadi.



Namun dengan 3.000 serdadu di belakangnya, pertemuan tatap muka antara Daendels dengan Sultan Jogjakarta, hampir tidak mungkin dapat menjadi pertemuan pemikiran. Tekanan juga diarahkan oleh Belanda agar keraton membuka akses Belanda ke hutan-hutan jati di wilayah sebelah timur.

Ketua Dewan Administrasi Hutan yang baru ditunjuk oleh Gubernur Jenderal Gustaf Wilhelm Wiese menuliskan surat dari Rembang, untuk meminta bupati-bupati di Padangan yang sekarang menjadi bagian dari Kabupaten Bojonegoro, dan Panolan yang sekarang dikenal dengan Cepu.



Dari daerah inilah Belanda membutuhkan untuk kegiatan penebangan kayu. Maka bupati-bupati wilayah Padangan, dan Panolan, diminta untuk hadir di Jogjakarta. Tujuannya satu, guna mendengarkan instruksi-instruksi Daendels.