Kades Pasir Permit Berhentikan 4 Parades Tanpa Izin Camat

"Enggak ada, sampai saat ini saya tidak menerbitkan rekomendasi," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris PMD Elizar mengatakan proses pemberhentian parades tidak sesuai regulasi hukum. "Kibijakan Kades yang memberhentikan Parades tidak mengacu Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa," timpal Kabag Hukum Rahmad Sirait.

Kabag malah menduga proses pemberhentian parades ada ego sektoral. Sebab menurutnya, alasan Kades sangat klasik dan tidak etis dilakukan seorang pamong yang dituakan didesa. "Kades telah menabrak aspek hukum", tegas Sirait.

Menilai kebijakan Kades tidak prosedural dan tidak merujuk pada peraturan, Ketua DPRD Batubara juga meminta Kades membatalkan SK pemberhentian parades agar persoalan itu tidak kian melebar.

Menyahuti permintaan pimpinan rapat, Kades Pasir Permit mengaku akan mempertimbangkan keputusan yang telah dibuatnya.

Cuma saja Kades meminta, bila dirinya mencabut SK maka desa-desa lain juga harus mencabut SK parades yang diberhentikan.

Kepada wartawan usai RDP, Kades Pasir Permit mengakui pemberhetian 4 parades menyalahi ketentuan undang-undang. Kades juga menyebutkan akan membatalkan SK pemberhentian parades. "Akan kita batalkan, soal jangka waktu belum bisa saya pastikan", ujar Kades.