Pemkab Bulukumba-KPK Lakukan Evaluasi MCP Sebagai Upaya Cegah Korupsi
Selasa, 14 September 2021 - 21:22 WIB
"Capaian hasil MCP tahun 2020 sebesar 74 persen akan kita tingkatkan kedepan dengan semangat dan kolaborasi yang tinggi untuk mencapai target yang diharapkan,” ucap bupati.
Bupati juga mengapresiasi serta menjadikan sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan MCP tersebut dalam rangka mengembangkan sistem pengawasan dan pencegahan KKN, termasuk didalamnya gratifikasi, pungli dan tindakan penyimpangan lainnya yang disebutkan masih kerap terjadi.
"Untuk itulah, maka kegiatan hari ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya pemerintahuntuk mengintegrasikan semua kegiatan pada lingkup OPD untuk diimplementasikanpada rencana aksi yang akan dijalankan,” tutur Andi Utta sapaannya.
Bupati meminta seluruh OPD yang terkait untuk menguraikan proses, mulai dari perencanaan, rencana aksi yang dilakukan, permasalahan dan tindak lanjut pemecahan masalah sampai nantinya proses pengawasan sebagai bentuk implementasi penegakan hokum pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, termasuk upaya untuk mendorong sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor-sektor pelayanan publik.
"Untuk itu kami berharap bahwan dalam upaya mencapai peningkatan MCP pada tahun ini, maka saya tekankan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan penguatan dan saling berintegrasi dalam mendorong akselerasi capaian MCP,” pungkasnya.
Bupati juga mengapresiasi serta menjadikan sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan MCP tersebut dalam rangka mengembangkan sistem pengawasan dan pencegahan KKN, termasuk didalamnya gratifikasi, pungli dan tindakan penyimpangan lainnya yang disebutkan masih kerap terjadi.
"Untuk itulah, maka kegiatan hari ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya pemerintahuntuk mengintegrasikan semua kegiatan pada lingkup OPD untuk diimplementasikanpada rencana aksi yang akan dijalankan,” tutur Andi Utta sapaannya.
Bupati meminta seluruh OPD yang terkait untuk menguraikan proses, mulai dari perencanaan, rencana aksi yang dilakukan, permasalahan dan tindak lanjut pemecahan masalah sampai nantinya proses pengawasan sebagai bentuk implementasi penegakan hokum pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan, termasuk upaya untuk mendorong sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor-sektor pelayanan publik.
"Untuk itu kami berharap bahwan dalam upaya mencapai peningkatan MCP pada tahun ini, maka saya tekankan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan penguatan dan saling berintegrasi dalam mendorong akselerasi capaian MCP,” pungkasnya.
(agn)
tulis komentar anda